Friday, 21 September 2018

Belum Bayar SPP Siswa SMA N 5 Depok Ketar-Ketir?

Rabu, 8 Maret 2017 — 0:50 WIB
Salah satu sudut sekolah SMA N 5 Depok di kawasan Perumahan Bukit Revaria, Sawangan. (anton)

Salah satu sudut sekolah SMA N 5 Depok di kawasan Perumahan Bukit Revaria, Sawangan. (anton)

DEPOK (Pos Kota) – Sejumlah siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Depok ketari-ketir tak dapat mengikuti ujian tengah semester (UTS) yang akan dilaksanakan minggu ini akibat menunggak pembayaran SPP selama beberapa bulan.

Kekhawatiran pelajar dan orang tua murid dibantah pihak sekolah . Siswa semua diwajibkan mengikuti UTS dan untuk iuran yang bersifat sukarela hasil ksepakatan orang tua murid dan komite sekolah.

“Sudah empat bulan saya belum bayara SPP dan belum bayar Rp 200 ribu karena orang tua gaji kecil,” kata satu pelajar kelas X IPS2 SMA N 5 Depok, Selasa (7/3).

Kekhawatiran pelajar ini beralasan karena ada informasi kalau belum membayar tunggakan SPP tidak mendapatkan kartu ujian sementara .

Bahkan jika tak membawa kartu ujian malah akan dikenakan denda Rp 5000/hari.“Saya berharap sih ikut ujian sementara. Untuk masalah SPP sudah saya beritahu orang tua,” tuturnya yang tak mau disebutkan namanya.

Menanggapi keluhan itu Wakil Ketua SMAN 5 Depok, Tri Andoyo, membantah bila ada informasi jika anak atau siswa belum membayar SPP tak bisa ikut ujian sementara. “Semua siswa harus ikut ujian dan tak melarang siswa tidak bawa kartu karena ada kartu sementara,” tuturnya.

Untuk masalah besarnya SPP sebetulnya sudah ada sejak siswa masuk ajaran saat rapat antara orang tua murid dan komite sekolah. Hasil rapat semua menyetujui dan sifatnya sukarela dan tak mengikat bagi yang keberatan silahkan temui komite sekolah.

Sedangkan untuk sumbangan sekolah diperuntukan untuk kegiatan non akademik dan gaji guru hororer. Bantuan dana dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat terbatas jumlahnya yaitu setiap anak atau siswa Rp 165 ribu/bulan tahun 2017 ini dan tahun lalu sebesar Rp 265 ribu/bulan. “Bandingkan dengan Jakarta Rp 600 ribu/bulan sehingga pihak komite sekolah mencari solusi membantu kegiatan belajar mengajar untuk bayar guru honorer ada partisipasi orangtua dalam bentuk sumbangan,” tuturnya.

Kepala Balai Pelaksana Pengawas Pendidikan (BP3) Wilayah II Bogor, Herry Pansila, kaget dan terkejut jika memang benar ada larangan siswa tak boleh mengikuti ujian alasan belum bayar SPP. “Saya akan cek secepatnya. Semua siswa atau pelajar harus mengikuti ujian tanpa terkecuali,” ujarnya yang meminta seluruh sekolah SMA dan SMK se wilayah II Bogor untuk mensukseskan kegiatan pendidikan di propinsi Jawa Barat. (anton)