Wednesday, 21 November 2018

Siswa Ketar-ketir Tidak Bisa Ikut Ujian, Tim Investigasi Diturunkan

Kamis, 9 Maret 2017 — 1:45 WIB
Tim Disdik Propinsi Jawa Barat yang datang ke SMA Negeri 5 Depok untuk mengklarifikasi masalah punggutan di sekolah tersebut. (anton)

Tim Disdik Propinsi Jawa Barat yang datang ke SMA Negeri 5 Depok untuk mengklarifikasi masalah punggutan di sekolah tersebut. (anton)

DEPOK (Pos Kota) – Tim investigasi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat akhirnya ‘turun gunung’ menindak lanjuti adanya keluhan berkaitan dengan siswa yang tak boleh ikut ujian semester karena belum membayar SPP serta dana sumbangan sukarela di SMA Negeri 5 dan SMK Citra Negara di kawasan Sawangan, Kota Depok.

“Tim dari Disdik Jabar masih mengumpulkan data dan fakta berkaitan kasus keluhan siswa dan orang tua yang terancam tak dapat mengikuti ujian semester karena menunggak SPP dan adanya dana sukarela di sekolah tersebut,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Pendidikan Jabar Wilayah I, Akib Ibrahim, Rabu (8/3).

“Kami belum dapat mengambil keputusan dan masih dipelajari terlebih dahulu untuk sumbangan yang bersifat sukarela dan sesuai dengan kesepakatan sekolah dengan orang tua saat awal masuk tahun ajaran baru sebetulnya tak ada masalah, katanya. Yang jelas tim belum bisa memutuskan masih mengumpulkan data dan fakta di lapangan,” tuturnya.

Kedatangan tim Disdik Jabar ke SMA N 5 Depok malah mendapatkan pertanyaan sejumlah kalangan guru, pengajar dan lainnya seakan tak percaya dengan keberadaan Kepala BP3 Wilayah II Bogor Herry Pansila selaku penanggung jawab kegiatan dan pengawasan pendidikan se-tingkat SMA dan SMK negeri maupun swasta yang ada.

Sebelumnya,diberitakan sejumlah siswa di SMA Negeri 5, di Jalan Raya Sawangan, Depok ketar-ketir tak dapat mengikuti ujian semester karena belum membayar SPP selama empat bulan.

WAJIB IKUT UJIAN

Kepala Balai Pelaksana Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah II Bogor, Herry Pansila, sejak awal sudah meminta seluruh sekolah SMA maupun SMK negeri maupun swasta tak boleh melarang siswanya untuk ikut Ujian Tengah Semester (UTS) karena tidak bayar SPP. “Semua siswa wajib ikut ujian tanpa terkecuali,” ujarnya.

Kepala SMAN 5 Depok, Jarkasih menyatakan, iuran tersebut tidak bersifat wajib, tetapi sumbangan sukarela. Jadi, hasil dari kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa melalui komite sekolah, di awal tahun ajaran.

Terlebih dana dari pemerintah tersebut, tidak bisa mengcover seluruh kegiatan di sekolah antara lain ada siswa yang ikut kejuaraan atau perlombaan, atau untuk pembiayaan ekstrakulikuler (ekskul), tentu biaya operasionalnya tidak akan cukup jika mengandalkan dana dari pemerintah.

Diakuinya, ada tiga ekskul yang dikover dana pemerintah, yakni paskibra, pramuka dan PMR serta di lingkunganSMAN 5 Depok ada 25 ekskul tentunya membutuhkan biaya lagi. “Kalau hanya ada tiga ekskul saja di sekolah, maka bakat dan potensi siswa tidak akan tergali,” tuturnya terlebih setelah adanya peralihan pengelolaan dari Pemkot Depok ke Propinsi Jawa Barat dana dari pemerintah berkurang Rp 1,5 juta/tahun dari sebelumnya Rp 3,6 juta/tahun.

“Saat bantuan dana sebesar Rp 3,6 juta/tahun saja kegiatan siswa tak tercover semuanya apalagi sekarang setelah dipotong Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,1 juta/tahun,” tuturnya yang menambahkan untuk denda Rp 5.000/siswa yang tak membawa kartu ujian saat pelaksanaan ujian sebetulnya untuk mendisiplinkan murid itupun dilakukan tahun lalu untuk tahun ajaran sekarang tak diberlakukan lagi. (anton)