Thursday, 25 May 2017

Megaskandal e-KTP Menanti Keberanian KPK

Jumat, 10 Maret 2017 — 5:37 WIB

MEGASKANDAL korupsi e-KTP ibarat bola panas yang sedang menggelinding. Wajar bila sejumlah pihak menyebut bakal terjadi tsunami politik bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius membongkar persekongkolan jahat orang-orang berdasi. Karena kasus ini menyeret puluhan tokoh politik dan birokrat.

Ini adalah kejahatan kerah putih atau white collar crime yang diduga kuat melibatkan eksekutif, legislatif dan korporasi. Aroma busuk kongkalikong antara politisi Senayan dengan pejabat negara dalam proyek e-KTP sebetulnya sudah lama tercium. Nama tokoh-tokoh yang diduga terlibat pun sudah beredar luas di tengah masyarakat.

Nama sejumlah pihak yang ditengarai telibat antara lain pejabat aktif, mantan pejabat, politisi dan korporasi, total ada 38 pihak, baru terpublish dalam dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) pada sidang terbuka di Pengadilan Tipikor, Kamis 9 Maret 2016. Tokoh yang namanya disebut pun kini ‘panas dingin’ dan buru-buru melakukan klarifikasi.

Kita memang harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Namun dengan semakin terbukanya siapa saja yang ditengarai terlibat, publik tentu menagih kinerja KPK untuk mengurai benang kusut dalam kasus bancakan duit negara.

Membayangkan nilai duit yang diduga dikemplang pun publik geleng-geleng kepala. Betapa tidak, nilai proyek Rp5,4 triliun sedangkan dana yang jadi bancakan mencapai Rp2,3 triliun. Seiring dengan bergulirnya sidang tahap awal pengungkapan megakorupsi proyek e-KTP, publik menunggu gebrakan KPK.

Ada beberapa poin yang perlu disoroti antara lain, lembaga anti-rasuah harus perkasa, berani, jujur dan tidak tebang pilih dalam mengusut pihak-pihak yang terduga terlibat baik perorangan maupun korporasi. Kalau tidak, citra KPK bakal merosot dan kepercayaan publik luntur.

Poin lainnya, dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto bisa dipertimbangkan dijadikan justice collaborator atau pelaku yang diajak bekerjasama membongkar kasus korupsi. Tentu hak-hak hukum mereka patut diperhatikan.

Ada dua orang yang pernah jadi justice collaborator yaitu Agus Tjondro Payitno (mantan anggota DPR) yang tersandung suap pemilihan Gubernur Senior BI. Seorang lagi, Rosalina Manulang dalam kasus proyek wisma atlet Jakabaring Palembang. Irman dan Sugiharto pun bisa diperlakukan sama. Yang pasti, publik kini menunggu keperkasaan KPK mengingat pihak-pihak yang terseret adalah ‘orang kuat’. **