Monday, 11 December 2017

Netralitas Dalam Pilkada Bukan Sebatas Kata

Sabtu, 11 Maret 2017 — 5:45 WIB

PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) DKI Jakarta makin menjadi perhatian publik. Dari 101 Pilkada serentak yang digelar 15 Februari lalu, semuanya sudah selesai, tinggal menunggu hasil penetapan resmi dari masing – masing KPUD. Hanya pilkada DKI yang masih harus menunggu hasil putaran kedua, pada19 April mendatang.

Kita berharap netralitas harus menjadi prioritas dan perhatian semua pihak. Netralitas wajib dikedepankan oleh semua unsur yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pilkada. Mulai dari KPUD, Bawaslu dan aparat penegak hukum yang diberi kewenangan menjaga, mengamankan dan menyelesaikan persoalan/sengketa pilkada.

Netralitas juga wajib dilaksanakan para petugas TPS/ KPPS mulai dari memberikan pelayanan kepada pemegang hak suara,pencoblosan, penghitungan suara dan rekapitulasi suara.

Kami meyakni pada setiap TPS terdapat saksi dari masing – masing pasangan calon (paslon) yang akan ikut mengawasi jalannya pilkada. Tetapi jika setiap petugas penyelenggara pilkada sudah bersikap netral, dalam arti jujur, adil, dan objektif , maka kecil kemungkinan timbulnya komplain yang dapat berakibat kepada datangnya gugatan.

Menurut hemat kami, netralitas bukan sebatas kata yang bersumber dari pernyataan atau ungkapan para pejabat yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.
Netralitas perlu adanya pembuktian. Netralitas tanpa realitas bagaikan kata tak sesuai perbuatan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI menjadi lembaga pertama yang wajib memberi teladan terkait netralitas. Karena keberadaannya itu, maka tak heran jika setiap gerak langkahnya menjadi sorotan publik. Termasuk sorotan ketika menghadiri undangan rapat tim pemenangan paslon Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saeful Hidayat di sebuah hotel di kawasan Jalan Gajah Mada,Jakarta Barat, baru – baru.

Hasil klarifikasi, memang tidak ada pelanggaran terkait kehadiran tersebut, tetapi tetap saja jadi perbincangan publik dengan beragam penafsiran.

Boleh jadi ini soal etika karena kedudukannya sebagai penyelenggara pilkada.
Dalam konteks inilah, netralitas termasuk di dalamnya perlu menjunjung tinggi soal etika. (*).