Thursday, 17 August 2017

GADUH KASUS KTP

Senin, 13 Maret 2017 — 5:36 WIB

Oleh Harmoko

PRAKTIK kekuasan, seperti kata ahli, memiliki dua sisi. Sisi pertama bisa dipergunakan untuk hal-hal positif, sisi kedua untuk hal-hal negatif. Tentang hal yang positif, tak perlu dipermasalahkan. Menjadi masalah, ketika kekuasaan dijadikan alat untuk hal-hal negatif.

Ketika penguasa menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal negatif, seperti pernah dikemukakan oleh sosiolog dari Amerika, Ricard Quinney, mereka memiliki banyak cara dan sarana untuk menolak tudingan itu. Norma-norma dan hukum merupakan topeng yang sangat baik untuk menutupi berbagai perilaku curang para penguasa.

Dalam teori konfliknya, Quinney menyebutkan, kejahatan itu didefinisikan oleh manusia yang menjadi agen otoritas di organisasi politik masyarakat. Kejahatan didefinisikan oleh orang lain kepada orang lain yang melakukan. Ketika kejahatan dilakukan oleh dirinya sendiri, atau kelompoknya, belum tentu disebut kejahatan.

Jangan kaget, misalnya, ketika jaksa penuntut umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan banyak nama pejabat dan mantan pejabat negara terlibat kasus KTP-elektronik, jangan langsung dipercaya bahwa hal itu benar-benar sebagai dakwaan.

Mengapa begitu? Masih menurut Quinney, definisi kejahatan diajukan oleh segmen-segmen masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah penegakan hukum dan administrasi hukum kejahatan. Kepentingan penguasa bisa mengintervensi semua jenjang dalam definisi kriminal yang diciptakan. Penguasa juga bisa mengendalikan penerapan definisi kejahatan.

Dalam kasus KTP-elektronik, misalnya, coba tengok reaksi mereka yang namanya ikut disebut terlibat. Ada yang menyerahkan semuanya pada proses peradilan, ada yang membantah, ada juga yang minta agar penyelesaian kasus ini jangan sampai membuat gaduh. Padahal, penegakan hukum harusnya dilihat dari sisi kepentingan hukum itu sendiri. Gaduh atau tidak gaduh, hanyalah sebagai konsekuensi logis darinya.

Secara normatif, kita tentu tidak menghendaki penerapan hukum kasus ini berada dalam kendali penguasa bermasalah, baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Masalahnya, ya itu tadi, mereka memiliki berbagai sarana untuk menolak sebutan sebagai pelaku kejahatan. Kalau ini yang terjadi, masyarakat menjadi tidak tahu apa lagi yang bisa diharapkan dari para penguasa.

Gaduh atau tidak gaduh, kalau hukum harus ditegakkan ya harus ditegakkan. Ini kalau kita mau bahwa kekuasaan jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal negatif. Apa pun risikonya. ( * )