Friday, 20 October 2017

Jangan Berhenti Berangus Korupsi

Senin, 13 Maret 2017 — 5:33 WIB

KORUPSI bagai karat yang sulit diberantas. Meski banyak koruptor sudah diseret ke meja hijau dan dikirim ke penjara, tetapi praktik mendodos uang rakyat bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih saja berlangsung.

Sebut saja kasus korupsi mega proyek e-KTP yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Duit Rp2,3 triliun dari proyek senilai Rp5,9 triliun menjadi bancakan. Sederet nama besar pun terseret dalam pusaran kasus korupsi duit rakyat bersumber APBN tersebut.

Bukan itu saja, kasus korupsi bersumber dari APBD juga sering terjadi, termasuk di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Contohnya, geger pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah negeri di Jakarta. Uang rakyat puluhan miliar rupiah ditilep sejumlah oknum. Mereka yang terlibat bancakan duit rakyat, karena melanggar UU Tindak Pidana Korups kini sudah mendekam di hotel prodeo.

Persoalan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tentu saja bukan berhenti di kasus proyek UPS. Masih banyak kasus cincai-cincai duit rakyat yang juga terjadi. Ingat APBD DKI Jakarta terbesar dibandingkan pemda se Indonesia.

Masih maraknya praktik korupsi membuat banyak elemen masyarakat, terutama penggiat anti korupsi geregetan. Berbagai masukan untuk memberangus kawanan koruptor terus disuarakan.

Uchok Sky Khadafi, pengamat anggaran pemerintahan, misalnya melemparkan gagasan perlunya KPK membentuk desk khusus untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan pemda terutama Pemprov DKI Jakarta. Pertimbangannya antara lain APBD DKI Jakarta yang sangat besar rawan menjadi bancakan oknum. Pada 2017 ini, APBD DKI Jakarta dipatok lebih dari Rp70 triliun.

Melihat fakta bahwa praktik korupsi di lingkungan pemda masih banyak terjadi, gagasan perlunya KPK membentuk desk khusus, terutama di DKI Jakarta bila memang tidak melanggar aturan yang berlaku boleh dipertimbangkan. Dengan hadirnya lembaga khusus ini setidaknya bisa membuat mafia pendodos APBD tidak leluasa bergerak.

Selain itu, desk ini diharapkan bisa menjadi penghadang praktik suap-menyuap di segala lini. Pendek kata, apapun bentuknya dan lembaganya bagi publik yang terpenting jangan berhenti memberangus praktik korupsi,sehingga uang rakyat bisa secara maksimal dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. @*.