Tuesday, 25 July 2017

Tanpa Keadilan, Pembagian Lahan Dapat Timbulkan Kesenjangan

Rabu, 15 Maret 2017 — 5:43 WIB

KESENJANGAN sosial ekonomi dan belum adanya pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi – JK. Ini sangat disadari, maka berbagai upaya terus dilakukan melalui berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terobosan baru segera dilakukan dengan redistribusi aset dan reforma agraria.
Kebijakan ini berupa pembagian tanah kepada rakyat. Ada sekitar 21, 7 juta hektar lahan yang siap dibagikan kepada rakyat.

Dari jumlah tersebut, 12, 7 juta hektar dalam penguasaan Kementeria Kehutanan, selebihnya 9 juta hektar dalam penguasaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tanah seluas 21, 7 hektar = 2.17 miliar meter tersebut jika dibagikan per warga 100 centieter, maka sebanyak 2, 1 miliar warga dapat menerima lahan tersebut.
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana membagikan dimaksud?

Sebab, kondisi setiap warga tidaklah sama. Selagi kondisinya hampir sama lebih memudahkan penyelesaian kasus.

Hanya saja keadilah tetap menjadi utama. Tak adanya ketidakadilan, justru mengawali lahirnya kesenjangan.

Kita sering menyaksikan warga yang tinggal di pinggir hutan banyak diberi kewengan untuk menggarap lahan tersebut.

Jangan sampai warga yang sudah bertahun – tahun menggarap lahan kehutanan, begitu ada pembagian lahan dari pemerintah, malah tersingkir.

Sementara warga lain yang tidak pernah membuka lahan, mendapatkan bagian.
Kita berharap pembagian lahan tidak menjadi bancakan bagi oknum – oknum bersama koleganya atau sanak familinya.

Jika ini terjadi maka pembagian lahan yang bertujuan pemerataan ekonomi, malah menjadikan ketidakmerataan ekonomi, yang ujungnya kian melebarnya kesenjangan.
Itulah sebabnya, mekanisme dan pengawasan program pembagian lahan harus dilakukukan lebih selektif dan ketat. Jika memungkinkan melibatkan lembaga independen sebagai pengawas. (* )