Tuesday, 25 July 2017

Jamin Hak Pilih Warga

Jumat, 17 Maret 2017 — 6:00 WIB

PEMILUKADA DKI yang berlangsung 15 Februari lalu masih menyisakan banyak masalah. Meskipun KPUD DKI sebelumnya memastikan tidak ada masalah lagi baik soal DPT (Daftar Pemilih Tetap) maupun surat suara, realitanya banyak warga yang kehilangan hak pilih.

Hilangnya hak pilih sejumlah warga eks penghuni Kalijodo akibat tidak ada TPS yang didirikan bagi mereka, adalah salah satu contoh masih kacaunya penyelenggaran pilkada. Buntutnya, Ketua KPU Jakarta Utara dituntut bertanggungjawab dan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bukan hanya di Kalijodo, di wilayah lain pun kisruh. Warga Kampung Akuarium yang rumahnya kena gusur, gagal memberikan suara. Padahal mereka punya KTP dan punya Kartu Keluarga (KK), namun e-KTP belum jadi. Mereka penduduk Jakarta, bukan penduduk selundupan.

Masalah DPT yang tidak pernah beres selalu muncul dalam setiap pemilukada. Artinya, data base kependudukan di Jakarta masih kacau sehingga berpotensi terjadi kecurangan. Ketersediaan surat suara, juga jadi masalah serius karena pada putaran pertama Pilkada DKI 2017 di beberapa TPS ada warga yang tidak bisa mencoblos karena surat suara habis.

Catatan lainnya, soal formulir C6 milik orang lain. Kasus formulir C6 milik orang lain, mengakibatkan pencoblosan di TPS 01 Utan Panjang, Kemayoran, harus diulang. Ini pun dikeluhkan karena saat pencoblosan ulang, dari 601 DPT tercatat ada 270 surat C6 tidak sampai ke tangan warga.

Pilkada DKI putaran kedua yang berlangsung 19 April mendatang, KPU DKI harus lebih cermat. Apalagi ada tambahan 21.000 pemilih, baik pemilih baru yang memasuki usia 17 tahun, serta warga yang sebelumnya kehilangan hak pilih. Penyelenggara pemilu tentu harus lebih cermat dalam melakukan verifikasi ulang.

Catatan penting lainnya, evaluasi seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) karena di beberapa TPS diindikasikan terjadi kecurangan. Tercatat ada 117.196 KPPS yang direkrut KPU DKI, dan tidak semuanya netral. Coret saja petugas yang sudah dilaporkan ke Bawaslu.

Banyaknya masalah pada putaran pertama harus menjadi pelajaran. Apalagi putaran kedua ini diprediski akan lebih panas. Oleh karena itu KPU DKI selaku penyelenggara dituntut lebih profesional dan harus menjamin semua warga Jakarta tidak kehilangan hak konstitusional.**