Wednesday, 29 March 2017

Jual Program, Oke Serang Pribadi, Jangan

Sabtu, 18 Maret 2017 — 5:31 WIB

PEMILIHAN Kepala Daerah ( Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua tinggal sebulan lagi. Situasi Ibu Kota yang tetap aman dan terkendali, di tengah hiruk pikuknya beragam aktivitas kampanye, telah membuktikan adanya kedewasaan berpolitik warga Jakarta.

Semua berharap kondisi semacam ini tetap berlanjut hingga hari pencoblosan ( 19 April 2017), penetapan gubernur dan wakil gubernur hingga pelantikan.

Tak kurang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan seluruh masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kondusifitas dan keamanan wilayah.

Permintaan kepada pasangan calon ini tidak berlebihan karena keteladanan pasangan calon sangat dibutuhkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Jika tidak tercipta situasi tidak kondusif yang rugi adalah pasangan calon itu sendiri, meski secara keseluruhan bakal terkena dampaknya.

Kita sepakat masa kampanye dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin guna mendulang suara. Beragam strategi dapat dilakukan untuk meraih simpati dan dukungan sepanjang tidak menabrak aturan. Sah – sah saja melakukan blusukan ke kampung – kampung, tatap muka dengan warga serta menawarkan program unggulan.

Sebab, makna kampanye adalah menawarkan program kerja untuk perbaikan dan kesejahteraan rakyat, jika terpilih sebagai gubernur – wakil gubernur. Yang tidak dibenarkan adalah jika dalam kampanye berisi hujatan, mencari – cari kejeekan dan kesalahan lawan. Menjual program, oke. Tetapi menyerang pribadi lawan, sebaiknya jangan dilakukan.

Tidak kalah pentingnya adalah netralitas aparat sebagai penjaga dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Netral di sini tidak sebatas dalam penjagaan dan perlakukan kepada paslon dan para pendukungnya. Juga ketika menyelesaikan persoalan yang muncul, jika terjadi gesekan antarpendukng paslon.

Terkait adanya pengaduan dari sebagian warga masyarakat terhadap paslon, sebaiknya aparat keamanan lebih ekstra hati – hati. Polri sebagai pembina kamtibmas hendaknya bersikap bijak ketika menerima pengaduan mayarakat yang tiba – tiba melaporkan paslon tertentu diduga pernah tersangkut masalah hukum. Bijak dalam merespons pengaduan itu sendiri, bijak pula dalam memproses pengaduan.

Kami meyakni Polri akan tetap bersikap adil dalam menangani setiap pengaduan masyarakat, tetapi akan jeli memprediksi terhadap kemungkinan terjadinya kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya pilkada. ( *).