Saturday, 25 March 2017

Imigrasi Batalkan Kebijakan Pembuat Paspor Harus Miliki Tabungan Rp 25 Juta

Senin, 20 Maret 2017 — 18:02 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut kebijakan pemohon paspor baru harus memiliki tabungan sebesar Rp25 juta.

Pencabutan ini sebagai respons atas banyaknya protes dan keberatan dari masyarakat, sejak diberlakukan persyaratan tersebut beberapa waktu lalu.

“Kami mendengarkan respons negatif atas kebijakan tersebut. Lalu, diputuskan untuk mencabut kebijakan itu. Kami berharap polemik di masyarakat tidak berlanjut, ” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, di Ditjen Imigrasi, Senin (20/3).

Menurut dia, ketentuan uang jaminan Rp25 juta sebenarnya, dimaksudkan untuk pemohon yang bertujuan wisata agar diketahui kecukupan dana saat berlibur di luar negeri.

“Uang itu juga dapat dijadikan indikator, jika pemohon benar-benar ke luar negeri untuk wisata. Bukan, sebaliknya untuk bekerja melalui mekaniamw non-proswdural. Rekwning itu sebagai representasi untuk living cost (biaya hidup) selama berwisata. ”
PERDAGANGAN ORANG

Kewajiban memiliki tabungan bagi pemohon paapor, tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor : IMI-0277. GR. 02. 06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural, tanggal 24 Februari 2017.

Kebijakan ini guna mencegah tindak pidana perdagangan oramg (TPPO) dengan modus pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia melalui non-prosedural. Hal ini sebagai pedoman petugaa saat wawancara pemohon.

Dalam petunjuk teknis, disebutkan kantor Imigrasi diharuskan memperketat prosedur penerbitan paspor, khususnya pemohon paspor yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah, mengikuti program magang di luar negeri, mengikuti program TKI nonprosedural dan pemohon paspor baru tujuan wisata.

Keempat modus ini patut diduga menjadi modus terjadinya TPPO.

Dalam pelaksanaan terhadap pemohon paspor tujuan wisata, pewawancara harus memverifikasi berkas data pemohon. Lalu, melakukan profiling alias mengecek kompetensi pemohon paspor berdasarkan perilaku dan latar belakang demografi.
Kemudian, mengamati gestur pemohon paspor saat wawancara dan terakhir
pengecekan rekening.

“Dengan pencabutan kebijakan itu, maka petugas wawancara tidak lagi mengecek rekening pemohon untuk tujuan wisata. Jadi petugas hanya memverifikasi berkas, profiling, dan pengamatan gestur,” jelas Agung.

Dia menerangkan sejak kebijakan itu diberlakukan, akhir Febeuaei 2017 telah ditolak 1.593 pemohon paspor baru, karena diduga atau berpotenai menjadi korban TPPO.

REKOMENDASI

Agung melanjutkan sebagai tindak lanjut pencegahan TPPO, Ditjen Imigrasi telah bekerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintah.

Seperti, pemohon paspor untuk menunaikam haji dan umroh harus disertakan rekomendasi tambahan dari Kementerian Agama masing-masing wilayah. Ini untuk pengecekan legitimasi travel biro haji dan umrah.

“Upaya ini dilakukan mengingat pengalaman adanya 416 peserta haji dan umroh tidak kembali ke tanah air. Mereka terlantar, sedangkan pengurus biro perjalanan tidak bertanggungjawab. ”

Sementara untuk pemohon yang bertujuan untuk praktik magang di perusahaan atau lembaga di luar negeri, maka pemohon harus melampirkan rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi.

Ini dimaksudkan untuk mempertegas program itu terdaftar di kementerian dimaksud. Unruk pemohon paspor dari calon TKI juga disertakan rekomendasi dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). (ahi)