Sunday, 28 May 2017

Nasib Reklamasi

Senin, 20 Maret 2017 — 5:45 WIB

PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan nelayan terhadap reklamasi Pulau F, I dan K. Terhadap putusan itu PTUN memerintahkan agar tergugat dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta mencabut izin reklamasi pulau-pulau tersebut.

Bukan itu saja, PTUN juga memerintahkan semua pihak agar tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi reklamasi tiga pulau tersebut sampai dengan ada kekuatan hukum tetap.

Putusan dari majelis hakim itu membuat nelayan bersyukur. Sejumlah nelayan bergembira setelah majelis hakim PTUN mengabulkan gugatannya. Mereka juga sujud syukur terus berpelukan. Malah banyak ibu-ibu mengelap air mata yang membasahi pipi, karena menangis haru mendengar putusan majelis hakim.

Sebaliknya Pemprov DKI Jakarta sebagai pemberi izin dan perusahaan sebagai pihak yang mendapatkan izin reklamasi dalam hal ini PT Pembangunan Jaya Ancol (kantongi izin reklamasi Pulau K), PT Jakarta Propertindo (kantongi izin Pulau F), dan PT Jaladri Kartika Ekapaksi (kantongi izin Pulau I) yang dikalahkan PTUN Jakarta, tentu mencermati dan segera mempelajari putusan tersebut. Apakah akan menempuh upaya hukum atau tidak.

Upaya hukum terhadap putusan PTUN tidak diharamkan. Upaya hukum berupa banding, kasasi atau mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah hak bagi pihak yang dikalahkan dalam mencari keadilan.

Sesuai dengan aturan, pasca putusan PTUN Jakarta diberitahukan, dalam rentang waktu 14 hari, Pemprov DKI Jakarta dan tiga perusahaan sebagai pihak yang kalah, bisa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Bila langkah itu ditempuh, kini nasib reklamasi terutama reklamasi Pulau F, I, dan K bersandar pada hukum. Merah hitam dan lanjut tidaknya reklamasi tiga pulau tersebut masih menunggu putusan hukum tetap dari pengadilan yang lebih tinggi.

Sambil menunggu putusan hukum yang tetap, tidak ada salahnya bila semua pihak bisa mengerem ego, sehingga tidak muncul kegaduhan.

Selain itu, demi menjaga ketentraman, sebaiknya untuk sementara waktu semua pihak agar tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi reklamasi pulau-pulau tersebut. Mari tunggu keputusan hukum tetap. Setelah ada keputusan hukum tetap semua pihak harus mematuhi, karena hukum adalah panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. @*

Terbaru

Kapolresta Tangsel AKBP Fadli Widiyanto. (anton)
Minggu, 28/05/2017 — 17:17 WIB
Penganiayaan di Tangsel Bukan Dilakukan Gangster
jaya
Minggu, 28/05/2017 — 16:55 WIB
Gudang Toren Terbakar, Warga Khawatir
Halte Bus Trans di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.
Minggu, 28/05/2017 — 15:50 WIB
Transjakarta Terkendala Kios Sembako Murah di Halte