Thursday, 29 June 2017

Tolak Panggilan Polda, Sandiaga Memilih ke KPK

Senin, 20 Maret 2017 — 22:12 WIB
Tim Advokasi Anies-Sandi saat memberikan keterangan pers

Tim Advokasi Anies-Sandi saat memberikan keterangan pers

JAKARTA (Pos Kota) – Tim advokasi pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengakui adanya pemanggilan pemeriksaan terhadap Sandiaga Uno oleh Polda Metro Jaya, Selasa (21/3/2017).

Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi mengungkapkan, pemanggilan disampaikan melalui surat oleh Polda Metro Jaya, Jumat (17/3/2017). Sandi akan diperiksa sebagai saksi dugaan kasus penggelapan dalam penjualan sebidang tanah di Jalan Curug Raya KM 3,5, Curug, Tangerang, Banten yang terjadi Desember 2012.

“Jadi di dalam surat itu digambarkan bahwa beliau dipanggil pada esok hari (Selasa) dalam kapasitas sebagai saksi untuk didengar keterangannya terkait dengan dugaan kasus penggelapan,” kata Yupen, saat konferensi pers, di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017) malam.

“Jadi ada pasal 372, kasus penggelapan yang dilaporkan oleh di sini tertulis saudara Djoni Hidayat. Kasusnya sendiri (Pasal) 372 itu terjaditahun 2012, bulan Desember, penjualan sebidang tanah yang luas tanah itu kurang lebih sekitar 3.115 meter persegi di Curug Raya KM 3,5, Tangerang,” sambungnya.

Namun, Yupen mengatakan, Sandiaga tidak akan hadir memenuhi panggilan tersebut. Alasannya, cawagub bernomor pemilihan 3 itu sudah mengagendakan akan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Maka dengan sangat menyesal, Bang Sandi besok tidak dapat menghadiri panggilan tersebut,” ujar Yupen.

Meski begitu, Yupen menambahkan, kliennya itu akan hadir pada pemanggilan berikutnya. Hanya saja, dia berharap pemanggilan berikutnya dilakukan setelah 19 April 2017 atau hari pencoblosan putaran kedua Pilkada.

“Terserah polisi mau panggil kapan, mudah-mudahan sih nggak usah dipanggil biar jelas gitu ya. Kalau bisa sih ditunda sampai setelah Pemilu saja, supaya tidak ada dugaan-dugaan ini bermuatan politik segala macam. Tapi kalaupun polisinya memaksakan kita akan hadapi, tapi untuk besok kita tidak bisa datang,” imbuhnya.

Adapun kedatangannya ke KPK untuk menyerahkan LHKPN, Yupen menjelaskan, hal itu guna mengikuti mekanisme putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yang sudah diwajibkan oleh KPU DKI Jakarta.

“Itu (serahkan LHKPN) kan bagian dari kewajiban. Mekanisme putaran kedua kan juga baru. Pokoknya dia ada jadwal, saya gak tahu itu inisiatif atau apa. Pokoknya dia ada jadwal ke sana (KPK),” tuntasnya. (julian)