Sunday, 26 March 2017

Utang Bisa Masuk Kategori Korupsi?

Senin, 20 Maret 2017 — 6:50 WIB
gamawan-ngutang

TERNYATA yang selalu kekurangan dan kehabisan uang itu bukan hanya orang miskin. Sekelas menteri pun bisa kehabisan uang, sehingga harus ngutang-ngutang. Ini setidaknya diakui mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Celakanya, dana utangan itu dianggap korupsi e-KTP, sehingga dalam sidang Tipikor dia bersumpah: Siap dikutuk mati hari ini juga bila korupsi dana e-KTP.

Sidang korupsi e-KTP Rp2,3 triliun yang berlangsung setiap Kamis itu beberapa kali menyajikan hal-hal aneh. Menjadi aneh karena orang yang selama ini dikenal bersih sebagaimana Gamawan Fauzi (Mendagri zaman SBY), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), masuk juga dalam dakwaan.

Kalau seperti Setya Novanto, Marchus Melcias Mekeng, Olly Dondokambey; itu tidak aneh lagi. Sebab pada kasus sebelumnya, mereka ini memang pernah terbawa-bawa.

Berdasarkan surat dakwaan pada sidang Kamis lalu, dalam proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut, Gamawan diperkaya sebesar 4.5 juta dolar AS atau lebih dari Rp60 miliar. Andi Narogong, pengusaha pelaksana proyek e-KTP memberikan uang kepada Gamawan dengan tujuan, agar pelelangan pekerjaan proyek e-KTP tidak dibatalkan.

Tentu saja Gamawan Fauzi kaget, kok bisa-bisanya Andi Narogong atau Andi Cileungsie berkata seperti itu. Dia pernah terima Rp1,5 miliar itu sifatnya pinjaman untuk berobat kanker usus ke luar negri. Karena kala itu benar-benar kehabisan uang. Uang Rp50 juta yang pernah diterimanya, itu juga uang honor pembicara, sebab aturannya setiap menteri jadi pembicara dibayar Rp5 juta per jam.

Maka Gamawan Fauzi benar-benar merasa dibohongi oleh anak buahnya. Karena yakin tak menikmati uang haram tersebut, bekas Bupati Solok dan Gubernur Sumbar itu bersumpah, siap dikutuk orang se Indonesia dan mati mendadak jika korupsi.

Soal sumpah itu urusan Gamawan Fauzi dengan Allah SWT. Yang menjadikan rakyat baru tahu, seorang Mendagri ternyata bisa juga kehabisan uang. Sampai-sampai untuk berobat ke luar negeri harus utang. Bukankah sebagai pejabat tinggi negara berobat ke luar negeri juga jadi tanggungan negara? – gunarso ts