Sunday, 25 June 2017

Proyek Pengendali Banjir, 12 Rekanan Sudin PU Tata Air Jakpus Dapat Fee Tanpa Kerja

Selasa, 21 Maret 2017 — 11:34 WIB
Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

JAKARTA (Pos Kota) – Dua belas rekanan proyek Swakelola alias proyek Pengendali Banjir di Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Jakarta Pusat, secara serempak mengakui kepada penyidik telah mendapat fee sebesar 1, 5 persen dari nilai proyek.

Padahal, ke-12 rekanan proyek Swakelola yang bersumber dari APBD DKI 2013 , 2014 dan 2015 sekitar Rp92, 2 miliar tidak pernah melaksanakan kegiatan proyek tersebut.

“Keterangan tersebut disampaikan oleh mereka dalam pemeriksaan, di Gedung Bundar, Senin (20/3/2017), dengan tersangka PT dan HW, ” kata Kapuspenkum Muhammad Rum, di Kejaksaan Agung, Selasa (21/3/2017).

Tersangka dimaksud, adalah PT jabatan mantan Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Tanah Abang pada Sudin PU Tata Air Jakpus dan mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air pada Sudun PU Tata Air Jakpus berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-15/F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017.

Dan tersangka HW (Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara atau mantan Kepala Sudin PU Tata Air Jakpus sesuai Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-16/F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017.

Ke-12 rekanan Sudin PU Tata Air Jakpus adalah As, jabatan Direktur CV. PT, AR (Direktur PT. PP), Abd (Direktur PT. EMJ), Ah (Direktur PT. AP).

Lalu, RA (Direktur CV. Hix), A (Direktur CV. NC), Drs. UY, SL (Direktur PT. MBK), Hik (Direktur CV. AP), DS (Direktur PT. SCS), Y (Direktur CV. GUM), Mus (Direktur CV. PB).

PINJAMKAN PERUSAHAAN

Kepada penyidik, As menerangkan bahwa dirinya tidak pernah memasukan penawaran, tidak pernah manandatangani kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK), tidak pernah menandatangani laporan pekerjaan dan Surat Perintah Jalan (SPJ).

“Namun diakui perusahaannya dipinjamkan mendapatkan fee sebesar 1,5 % untuk pengadaan material dan jasa pengangkutan hasil pengerukan saluran air pekerjaan swakelola pada Sudinn PU Tata Air Jakpus. ”

Keterangan yang sama diutarakan oleh AR, Abd, A, RA, A, Drs. UY, SL, Hik, DS, Y dan Mus.

Rum menyatakan sampai kini sudah 52 orang saksi diperiksa oleh tim penyidik. Namun, dia enggan menjelaskan tentang kemungkinan adanya tersangka baru.

Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Yulianto mengemukakan pihaknya tidak berhenti untuk mengusut sampai keakarnya. “Emang belum ada?, ” selorohnya secara terpisah.

Dari penyidikan proyek yang sama di empat wilayah ibukota lainnya, baru di Sudin PU Tata Air Jakbar dimana dua unsur swasta dijadikan tetsangka.

“Padahal, korupsi tidak pernah terjadi jika tidak ada unsur swastanya, ” jelas pengamat hukum Iqbal Daud Hutapea, yang dihubungi terpisah.

Di Sudin PU Tata Air Jakbar telah ditetapkan 11 unsur pemerintah, Sudin PU Tata Air Jaktim 14 orang tersangka, Sudin PU Jaksel tiga tersangka dan Sudin PU tata Air Jakut sebanyak dua tersangka.
Kerugian negara tengah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pdmbangunan (BPKP). Kemungkinan kerugian negara puluhan miluar rupiah.

(ahi/sir)