Sunday, 21 April 2019

Pemerintah Bisa Belajar dari Swasembada Pangan Orde Baru

Kamis, 23 Maret 2017 — 20:17 WIB
Gudang beras

Gudang beras

JAKARTA (Pos Kota)- Strategi pembangunan sektor pertanian pada masa Orde Baru berhasil mengantarkan Indonesia menjadi negara swa sembada beras. Keberhasilan tersebut bahkan mengantar Presiden Soeharto menerima medali From Rice Importer To Self Sufficiency dari FAO pada 1984.

“Posisi Indonesia berubah dari pengimpor beras menjadi pengekspor beras terbesar. Ini prestasi membanggakan yang bisa jadi sumber pembelajaran generasi sekarang,” kata Rektor Universitas Trilogi Asep Saefuddin di sela seminar sehari bertema Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Pendekatan Sistem Ekonomi Pancasila, Kamis (23/03/2017).

eminar dibuka Kepala Balitbang Pertanian Muhammad Syakir mewakili Menteri Pertanian Amran Sulaeman. Menurut Rektor, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tersebut tidak lepas dari perencanaan yang sangat matang yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pembangunan pertanian dimulai dengan tahapan membangun infrastruktur, hingga memanfaatkan teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi. Hasilnya beberapa komiditas pangan seperti beras, jagung, sayuran dan buah-buahan meningkat cukup signifikan.

Disisi lain, untuk meningkatkan keterlibatan para petani, pemerintah juga mengintensifkan pembinaan seperti program bimbingan masal (BIMAS), intensifikasi massal (INMAS), intensifikasi umum (INMUM), serta intensifikasi khusus (INSUS). “Pertanian yang tangguh tentu membutuhkan dukungan penuh pemerintah. Tak terkecuali untuk kondisi sekarang,” lanjut Rektor.

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai soko guru perekonomian  ditingkat pedesaan, perlu diperkuat terus keberadaannya. Juga PT PUSRI sebagai pemasok pupuk bagi petani, BULOG yang bertugas mengintegrasikan pasar beras dan menjaga stabilitas harga termasuk peran perusahaan swasta lainnya.

Bagi Rektor, keberhasilan pembangunan pertanian pada era Orde Baru tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kesemuanya itu bisa dijadikan referensi berharga bagi para stakeholder di sektor pertanian untuk membangun sektor pertanian di masa sekarang dan yang akan datang.

Sementara itu Prof Bustanul Arifin, Dewan Komisaris dan Ekonom Senior INDEF mengatakan jumlah penduduk miskin di desa ternyata jauh lebih besar dari pada di kota. Data BPS 2016 menunjukkan dari 28 juta penduduk miskin, 17,7 juta atau 63,2 persen berada di pedesaan.

Selain itu sejak era otonomi daerah ketimpangan pendapatan antar penduduk juga semakin tinggi, distribusi lahan memburuk dimana petani berlahan sempit meningkat (54persen) per tahun, akses terhadap faktor produksi dan sumberdaya terbatas, buruknya infrastrktur ekonomi dan sumberdaya produksi.

Menurut Bustanul saat ini banyak pula kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Misalnya subsidi pangan, subsidi pendidikan, dan subsidi pupuk.sekitar 65 persen petani termiskin menerima 3 persen subsidi pupuk, tetapi 1 persen petani terkaya telah menikmati 70 persen subsidi pupuk dan 5 persen petani terkaya menerima 90 persen subsidi.

Sementara itu Syamsudin Abbas, Sekretaris Badan Pengendali BIMAS periode l993-l998, menilai untuk melestarikan swa sembada beras, perlu dilakukan langkah-langkah seperti kampanye besar-besaran diversifikasi pangan, melakukan intensifikasi tanam padi dan keterlibatan semua pihak dalam upaya peningkatan produksi pertanian.

“Keberhasilan swa sembada pangan pada 1984 tak sekedar bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai sosial dan meningkatkan harga diri serta kebanggaan bangsa Indonesia,” tandas Syamsuddin. (faisal/win)