Monday, 01 May 2017

POLITIK & AGAMA

Senin, 27 Maret 2017 — 5:30 WIB

Oleh Harmoko

PRESIDEN Joko Widodo meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama. Presiden meminta tidak ada pihak yang mencampuradukkan antara politik dan agama agar rakyat tahu mana yang agama mana yang politik.

Memisahkan politik dari agama, apakah ini berarti politik tidak perlu mengindahkan nilai-nilai agama? Apakah ini berarti kita harus mengikuti prinsip Machiavelli bahwa politik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan? Di mana sila pertama Pancasila diletakkan?

Mari buka catatan sejarah. Pada rapat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), pembahasan mengenai ini cukup alot. Tetapi, para pendiri republik ini akhirnya mampu merumuskan relasi antara negara dan agama dalam semangat bhineka tunggal ika.

Mr. Soepomo, misalnya, pada rapat tanggal 31 Mei 1945 menyebutkan, ”Oleh anggota yang terhormat Tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagaimana telah dianjurkan oleh Tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan bukan negara Islam.”

Soepomo bukan bermaksud menjauhkan nilai-nilai agama dari negara mengingat hal itu tidaklah mungkin. Soepomo menjelaskan, “Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat a religieus. Itu bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka, negara yang demikian itu hendaknya Negara Indonesia yang juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.”

Tak kurang Bung Karno pun menyampaikan pandangannya. Bung Karno menjelaskan bahwa konsep pemilihan kepala negara Indonesia juga bersesuaian dengan paham agama. Oleh karena itu, nilai-nilai agama tidak dapat tidak akan selalu berkelindan dalam menjalankan sistem bernegara.

“Juga di dalam urusan kepala negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarkhi. Apa sebab? Oleh karena monarkhi vooronderstelt erfelijkheid, turun-temurun. Saya seorang Islam, saya demokrat. Karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun amirul mu’minin, harus dipilih oleh rakyat?”
Baik pernyataan Mr. Soepomo maupun Bung Karno cukup jelas bahwa relasi antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, tidaklah mungkin kita memisahkan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam berpolitik. ( * )