Saturday, 19 August 2017

REBUTAN BALUNG

Kamis, 6 April 2017 — 5:21 WIB

Oleh Harmoko

IBARAT tubuh manusia, MPR merupakan otak. Ketika UUD 1945 diamendemen dan bentuk serta fungsi MPR dipermak habis, kita sama-sama saksikan betapa amburadulnya sistem ketatanegaraan kita. Kasus yang menimpa DPD menggambarkan gejala itu.

Kalau saja tubuh manusia menerapkan demokrasi liberal, bayangkan, tulanglah yang paling banyak punya hak suara. Begitu terjadi pemungutan suara—untuk menentukan mau makan apa hari ini, misalnya—tulanglah yang menang. Kalau terjadi perselisihan, tulang-tulang berantem, bak pepatah Jawa: asu rebutan balung, asu gedhe menang kerahe ‘anjing berebut tulang, anjing besar pemenangnya’.

Itulah yang kini terjadi pada lembaga pemusyawaratan rakyat kita. Sepertinya tidak ada orang berkehikmatan dan berkebijaksanaan di sana, sebagaimana amanat sila ke-4 Pancasila. Setelah terpilihnya Osman Sapta Odang sebagai Ketua DPD, banyak orang bertanya, bagaimana mungkin ketua partai bisa terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah?

Apa pun, kita bisa mengambil hikmah darinya. Apa? Kita menjadi semakin memahami, ya itu tadi, betapa amburadulnya sistem ketatanegaraan kita. Kekacauan yang terjadi pada DPD sebagai komponen MPR kali ini merupakan sebuah keniscayaan dari produk amendemen UUD 1945.

Upaya perlawanan seperti yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas sangat mungkin akan sia-sia, setelah MA melantik Osman Sapta. Perlawanan itu justru menggambarkan ketidakpahaman tentang apa yang kini sedang terjadi.

Yang kini sedang terjadi adalah proses penghancuran sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia, dimulai sejak amendemen UUD 1945. Di luar persoalan perebutan posisi ketuanya, keberadaan DPD sejatinya merupakan hal yang aneh di sebuah negara kesatuan. Mereka , para anggotanya, menyebut dirinya sebagai senator atau wakil negara bagian. Padahal, kita ini negara kesatuan.

Itulah sebabnya, banyak pihak kerap mengingatkan bahwa amendemen UUD 1945 merupakan pengingkaran terhadap keindonesiaan. Para pendiri republik ini bukan tanpa alasan ketika membetuk MPR berikut fungsinya bahwa anggota MPR terdiri atas tiga unsur: (1) anggota DPR—yang berarti utusan partai, (2) utusan daerah, dan (3) utusan golongan.

Itulah kultur Indonesia. Istilah utusan lebih pas daripada wakil. Wakil berkonotasi bahwa mereka yang duduk di DPD bisa mengklaim dirinya mewakili sesuatu atau kelompok masyarakat. Tapi, apa benar mereka itu wakil yang punya amanah? Ini berbeda dengan utusan. Utusan berarti sudah jelas mereka mendapat amanah dari yang mengutusnya dan pasti pada taraf tertentu mereka berwenang mewakili pihak yang mengutusnya.

Sayang sekali, menjiplak sistem yang berlaku di negara liberal, para pelaku amendemen UUD 1945 sepertinya tidak menyadari apa yang akan terjadi pada bangsa ini ketika sistem ketatanegaraan telah tercerabut dari keindonesiaannya. Kekacauan demi kekacauan terjadi.

Tidak ada pilihan lain, akhiri segera. Kembalikan dulu UUD 1945 yang asli, baru kita amendemen lagi nanti sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila. Jangan biarkan anak negeri ini bertikai takhenti bak asu rebutan balung. ( * )