Sunday, 25 June 2017

Bagi Rakyat Miskin Keadilan Makin Jauh

Selasa, 11 April 2017 — 5:21 WIB

RAKYAT miskin kian menderita saja. Betapa tidak, masyarakat bukan cuma dihadapkan pada persoalan ekonomi yang melilit pinggang akibat dikepung mahalnya harga kebutuhan ekonomi. Dari segi hukum pun rakyat miskin bakal menderita akibat kebijakan baru yang dikeluarkan.

Di tengah mencekiknya harga kebutuhan hidup, lagi-lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak memihak pada rakyat kecil, yaitu memangkas anggaran bantuan hukum. Anggaran bukan cuma dipangkas, melainkan dibabat nyaris habis. Wajar bila anggota DPR RI ‘mencak-mencak’, kecewa dengan kebijakan ini.

Dalam rapat kerja di DPR, Senin (11/4/2017) antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terungkap anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin periode 2017 dibabat hingga Rp19,1 miliar dari jumlah tahun sebelumnya Rp45 miliar, atau lebih dari 50 persen. Pak Menteri pun disemprot.

Yasonna beralasan, anggaran bantuan hukum 2016 sebesar Rp45 miliar, namun hanya terealisasi 95,13 persen atau sekitar Rp42,8 miliar sehingga tahun 2017 hanya dianggarkan Rp19,1 miliar. Alasan kurangnya serapan bukanlah alasan tepat membabat anggaran hingga di atas 50 persen, karena dana yang tidak terserap hanya 4,87 persen.

Selain itu bukankah Kemenkum HAM bisa berkoordinasi dengan sejumlah LBH (Lembaga Bantuan Hukum) bila ingin mengetahui data masyarakat yang butuh pendampingan hukum setiap tahunnya. Semestinya Kemenkumham menelusuri mengapa anggaran tidak terserap 100 persen. Padahal begitu banyak rakyat miskin yang perlu bantuan hukum baik ligitasi (melaui pengadilan) maupun non-ligitasi.

Bantuan hukum yang dibiayai oleh negara atau publicly funded legal aid, diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang anggarannya diambil dari APBN. Melalui lembaga-lembaga penyelenggara bantuan hukum, masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum bisa memperoleh pendampingan gratis.

Alih-alih ditingkatkan, kini anggaran malah dibabat. Memangkas anggaran bantuan bagi rakyat miskin adalah sebuah ironi, bikin miris. Masyarakat ekonomi kelas bawah makin jauh dari rasa keadilan. Ini membuka peluang praktik hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh karena itu kebijakan pemotongan anggaran harus dikaji ulang, karena sama saja pemerintah tak punya hati. **