Monday, 01 May 2017

Terlibat Money Politic Ajukan ke Pengadilan

Kamis, 13 April 2017 — 5:14 WIB

MENJELANG pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2917, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peringatan agar masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun tim sukses, kader atau pengurus partai pendukung agar menghindari praktik politik uang (money politic).

Bukan itu saja, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, juga mengingatkan warga Jakarta yang memiliki hak memilih jangan mau menerima uang dari praktik money politic. Selain haram, kata Sumarno, penerima atau pemberi money politic agar mencoblos calon gubernur dan wakil gubernur tertentu itu juga bisa dipenjara.

Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak mana pun yang menjalankan praktik politik uang. Bagi pemberi atau penerima uang bisa dipidana paling singkat 36 bulan ( 3 tahun) dan paling lama 72 bulan (6 tahun). Selain itu, didenda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Warning atau peringatan dari KPU DKI Jakarta perlu dipegang teguh warga Jakarta. Apalagi, menjelang pencoblosan aroma money politic sudah banyak dikeluhkan publik. Di warung kopi, kafe, dan tempat perkumpulan warga, mereka menyorot soal praktik main kayu berupa money politic.

Money politic bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya memilih calon gubernur atau wakil gubernur tertentu. Pembelian suara bisa dilakukan dengan menggunakan uang atau barang seperti sembako (beras, minyak dan gula).

Praktik busuk ini tidak saja sebelum atau saat kampanye saja, tetapi kadang dilakukan pada hari tenang, hari H (pas pencoblosan) maupun pasca pilkada. Karena itu, semua pihak terutama KPU DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilukada (Bawaslu) harus esktra waspada.

Awasi secara ketat pada masa tenang dan hari H. Khusus kepada KPUD DKI Jakarta harus berani mengeluarkan edaran agar melarang warga membawa ponsel saat mencoblos, karena alat ini bisa dijadikan sarana untuk transaksi wani piro (berani berapa) dalam praktik money politic. Selain itu, berikan pemahaman kepada petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar mensosialisasikan kepada warga dilarang menyobek surat suara di bagian tertentu, karena cara ini juga bisa dijadikan sarana transaksi wani piro.

Berikan juga pengertian kepada publik bahwa praktik money politic bisa menghancurkan masa depan warga. Sebab dengan money politic tidak akan pernah mendapatkan gubernur dan wakil gubernur berkualitas yang mengerti keinginan warga.

Agar bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan tidak korupsi mari berkomitmen kuat untuk menolak segala bentuk praktik money politic. Katakan tidak dengan money politic. Bagi penyelenggara Pilkada DKI Jakarta agar tidak ragu apalagi takut membawa ke pengadilan terhadap pemberi maupun penerima uang dalam praktik money politic. @*