Monday, 24 April 2017

KASUS STEVEN

Senin, 17 April 2017 — 5:05 WIB

Oleh Harmoko

NAMA Steven Hadisurya Sulistyo ramai jadi pembicaraan, setelah kasus penghinaannya kepada Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, mencuat ke media sosial. Diperlukan kearifan untuk menyikapi kasus ini.

Kasusnya berawal ketika 9 April lalu, sekitar pukul 14.30 waktu Singapura, Gubernur NTB yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang itu bersama sang istri sedang antre di counter Batik Air di Bandara Changi, untuk bertolak ke Jakarta.

Saat itu dari arah belakang muncul seseorang—yang kemudian diketahui bernama Steven Hadisurya Sulistyo—berteriak, memprotes Tuan Guru Bajang yang tiba-tiba masuk ke dalam antrean. Steven menduga Tuan Guru Bajang menyerobot antrean. Padahal, yang terjadi saat itu Tuan Guru Bajang hanya sebentar meninggalkan antrean untuk bertanya kepada petugas di tempat lain.

Usai bertanya ke petugas, Tuan Guru Bajang kembali ke barisan tempat istrinya berdiri mengantre. Steven mengeluarkan kata-kata kotor dengan menyebut kata-kata ‘indo-pribumi-tiko (Indonesia-pribumo-tikus kotor). Sesampai di Jakarta, Tuan Guru Bajang melaporkan Steven ke Polsek Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus tidak berlanjut setelah Steven meminta maaf secara tertulis pada kertas bermeterai. Tuan Guru Bajang yang juga seorang ulama itu pun memaafkannya. Selesai? Belum. Kasus ini menyebar ke media sosial. Banyak pihak ikut tersinggung atas umpatan Steven yang rasis itu.

Analisis pun bermunculan. Ada yang menduga, bukan tidak mungkin perbuatan Steven itu tidak berdiri sendiri. Bisa jadi kasus ini melibatkan sebuah operasi intelijen entah oleh pihak mana dan untuk kepentingan negara mana. Steven dijadikan sumbu untuk memicu ledakan. Pertanyaannya, kalau itu benar, Steven bekerja untuk siapa?

Dalam perspektif perang asimetris, teori seperti itu bisa dipahami, untuk memancing emosi rasial dari kalangan pribumi Nusantara. Target berikutnya adalah kerusuhan sosial, yang dalam dunia intelijen dikenal operasi ethnic cleansing atau pembersihan etnis.

Teori kemudian berlanjut, kalau hal itu terjadi maka negara yang punya kepentingan atas operasi itu segera melakukan operasi susulan, operasi humanitarian intervention alias intervensi kemanusiaan. Operasi ini dilakukan atas nama Dewan Keamanan PBB.

Intervensi kemanusiaan dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan pelanggaran HAM dengan kekuatan militer. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Amerika terhadap Irak, Libya, Afghanistan, Pakistan, Yaman, dsb.

Dengan begitu, negara bersangkutan dengan mudah bisa menyeret Indonesia ke pertempuran Laut Cina Selatan. Ingat, perang Laut Cina Selatan oleh berbagai pengamat ditengarai telah lama diprakondisikan oleh para makelar perang dan pemilik modal internasional.

Benarkah begitu? Bisa benar, bisa juga belum tentu. Untuk tidak terjadi kekhawatiran seperti itu, pihak kepolisian harus segera menanganinya, agar persoalan bisa dilokalisasi sehingga jangan sampai melebar menjadi amarah massa. Kita tunggu reaksi aparat kepolisian. ( * )