Monday, 20 November 2017

Pengajuan Angket Korupsi E-KTP, DPR Terbelah

Kamis, 20 April 2017 — 23:04 WIB
Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II DPR-RI divonis 5 tahun dan denda Rp200 juta Subsider 3 bulan.(dok)

Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II DPR-RI divonis 5 tahun dan denda Rp200 juta Subsider 3 bulan.(dok)

JAKARTA (Poskotanews.com) –Anggota DPR terbelah dalam upaya angket untuk membuka rekaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) politisi Hanura Miryam S Haryani yang dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi E-KTP.

Enam fraksi yang sepakat mengajukan angket Fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, NasDem, Demokrat, dan PPP. Sedangka Partai Hanura, PAN, dan PKS akan berkonsultasi ke pimpinannya dan PKB belum bersikap.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, partainya masih mendalami usulan angket yang digulirkan Komisi III DPR. “Kita masih mempelajari urgensi hak angket yang sudah diputuskan Komisi III,” kata Dadang, Kamis (20/4).

Dadang tidak ingin masalah penegakan hukum diintervensi secara politik. Hanura beranggapan, urusan hukum harus independen dan dipisahkan dari tendensi politik. “Kalaupun DPR memutuskan hak angket Hanura tetap berkeyakinan kita harus memisahkan mana politik dan hukum,” tegasnya.

Meski terkait politisi Hanura, fraksi tidak akan menghalangi penegak hukum terhadap Miryam S Haryani terkait kasus e-KTP. Menurutnya, kasus korupsi E-KTP soal pribadi. “Kita enggak keberatan proses hukum ini dan tidak akan menggunakan kekuatan politik,” klaim Dadang. (us)