Sunday, 22 October 2017

Angket DPR Hak Anggota Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 21 April 2017 — 18:20 WIB
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

JAKARTA (Poskotanews.com) –Hak angket terkait pengakuan politisi Partai Hanura Miryam S Haryani yang digagas sebagian fraksi di DPR merupakan hak masing-masing anggota DPR. Pimpinan DPR tidak bisa campur tangan apakah hak angket itu harus dibatalkan atau dilanjutkan.

“Ini aspirasi kawan-kawan di Komisi III agar ada semacam tindak lanjut dari laporan, RDP dengan KPK. Kalau sudah masuk dalam AKD (Alat Kelengkapan Dewan) pimpinan DPR tidak bisa intervensi apa pun. Tinggal nanti perkembangannya seperti apa,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Jumat (21/4/2017).

Menurutnya, setelah mekanisme dilalui dan masuk ke alat kelengkapan dewan proses akan berjalan. Angket akan masuk ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibahas antara fraksi-fraksi dengan pimpinan DPR. Setelah itu, akan dibawa ke rapat Paripurna untuk disetujui.

“Dibahas di Bamus, itu mekanisme, setelah itu akan ada proses selanjutnya,” kata dia. Komisi III DPR akan mengajukan hak angket agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman dan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam. Dalam BAP, Novel mengatakan Miryaam S Haryani diintervensi sejumlah anggota DPR untuk mencabut laporannya.

Di persidangan sebelumnya, penyidik KPK Novel Baswedan menyebut bahwa Miryam ditekan sejumlah anggota DPR, di antaranya Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Desmon J Mahesa, Masinton Pasaribu, Syarifudin Sudding.(us)