Wednesday, 23 August 2017

Soal Tuntutan Ahok, Jaksa Agung : Tidak Terbukti Penodaan Agama

Jumat, 21 April 2017 — 19:07 WIB
Ahok mendengar tuntutan jaksa

Ahok mendengar tuntutan jaksa

JAKARTA (Pos Kota) – Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan jaksa penuntut umum (JPU) tidak menghilangkan pasal pasal 156 a KUHP (Kiyab Undang Undang Hukum Pidana), dalam penuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Bukan dihilangkan tetep ada pasal itu..hanya memang, dari fakta persidangan yang lebih ada buktinya pasal156 saja. Jadi jangan bilang dihilang-hilangkan,” kata Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jumat (21/4).

Jaksa Agung Prasetyo  (timyadi)

Dalam perkara ini, JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif, yakni pasal 156 a atau pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP berbunyi, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.

Sedangkan isi Pasal 156a KUHP adalah, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Dia juga menjelaskan penundaan pembacaan tuntutan perkara penistaan agama , karena tim jaksa harus menganaliaia dari semua aspek.

“Kejaksaan tidak pernah bekerja dibawah tekanan atau intervensi, baik yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan.”

KECEWA

Tentang pelapor yang tidak puas atas tuntutan JPU yang ringan hanya satu tahun dengan masa percobaam dua tahun. “Itu wajar saja. Kan ada orang yang meminta supaya Ahok dibebaskan. Jaksa tidak terpengaruh siapapun sesuai dengan fakta. ”

Dia mengingatkan tuntutan yang diberikan kepada Ahok selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun adalah layak dan patut oleh JPU.

“Ini kan yang terbukti bukan sebagai penistaan agama. Kalian bagaimana yang terbukti adalah bukan penistaan agama. Jaksa meyakini seperti itu. Kita lihat hakim seperti apa. Sama tidak dengan jaksa pendapatnya.”

Sesuai dengan proses persidangan, maka setelah pembacaan tuntutan terhadap terdakwa, maka tahapan berikutnya adalah pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan tim penasehat hukum lalu tanggapan JPU terhadap pembelaan tim kuasa hukum. Terakhir, pembacaan vonis hakim. (ahi)