Sunday, 22 October 2017

Turunkan Harga di Papua, Akan Terbit Perpres ‘Jembatan Udara’

Jumat, 21 April 2017 — 16:03 WIB
kemenhub

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah tengah mengupayakan menerbitkan peraturan Presiden (Perpres) angkutan logistik melalui udara atau disebut dengan ‘jembatan udara’.

Kasubdit Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Ubaedillah menjelaskan program jembatan udara sebagai usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat disparitas harga kebutuhan pokok antar wilayah yang membutuhkan dukungan integrasi angkutan logistik antar moda.

“Meski telah memiliki tol laut, namun guna menjangkau tujuan hingga ke wilayah pedalaman atau pegunungan, pemerintah kini mencanangkan program Jembatan udara yang  akan dilakukan khusus di daerah Papua dan Timur Indonesia lainnya,” terang Ubaedillah dalam lokakarya Kementerian Perhubungan.

Jembatan Udara ini nantinya terintegritas dengan beberapa lokasi pelabuhan laut yang dapat dijadikan sebagai hub jembatan udara, seperti Timika, dengan prioritas tujuan pusat distribusi barang ke Wamena dan Yahukimo.

Dikatakannya, program jembatan udara menjadi penting karena diharapkan nantinya harga-harga di wilayah pegunungan tetap sama apabila logistik tetap dilakukan melalui darat hingga pegunungan.

Namun, demikian, cerita Ubaedillah, realisasi pelaksanaan jembatan udara saat ini masih menunggu payung hukumnya yakni Peraturan Presiden dengan harapan agar memiliki mekanisme yang jelas serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemda dan instansi terkait.

“Kita harapkan Peraturan Presiden,  dalam waktu sebulan ke depan akan ditandatangani oleh Presiden,” ujar Kasubdit Angkutan Udara Niaga tidak berjadwal ini.

Rencananya, program jembatan udara ini nantinya akan dilaksanakan oleh pesawat udara perintis kargo, menggunakan pesawat di bawah 30 seat atau tempat duduk dan khusus melayani penerbangan dari Ibu Kota Kabupaten ke wilayah distrik atau cakupan.

Sedangkan untuk subsidi angkutan udara kargo, yang menggunakan angkutan udara khusus kargo dengan menggunakan pesawat berbadan besar sekelas Boeing 737 Freighter dengan kapasitas maksimum 14 ton per penerbangan.

“Perpres itu nantinya mengatur subsidi angkutan udara, apa saja jenis barang yang akan diangkut, siapa penerimannya, dimana lokasinya dan lain sebagainya,” katanya.

Direncanakan bila Perpres sudah ditandatangani, makan tahun ini akan ada 11 rute yang akan masuk dalam program jembatan udara lewat angkutan udara perintis kargo, dengan anggaran sebesar Rp 22 miliar.

Menurutnya, penurunan harga barang tidak semata-mata mengandalkan dari angkutan transportasinya saja. Namun diperlukan juga peran aktif pemerintah daerah setempat mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi. Namun begitu dengan adanya angkutan udara perintis kargo ini, diharapkan dapat mendukung penurunan harga komoditas seperti sembako di daerah pedalaman. (dwi/win)