Wednesday, 17 July 2019

KPK Tetapkan Miryam Haryani Jadi Buronan

Kamis, 27 April 2017 — 15:23 WIB
Juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah.

JAKARTA (Pos Kota) – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani,  sebagai  buronan atau daftar pencarian orang (DPO).

Miryam yang menjadi tersangka, tak pernah memenuhi panggilan KPK terkait kasus pemberian keterangan palsu setelah mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) perkara dugaan korupsi e-KTP.

“Jadi KPK sudah memasukkan dalam DPO tersangka MSH (red: Miryam S Haryani), kami kirimkan surat ke Polri hari ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menurut Febri,  KPK juga meminta Polri membantu menangkap Miryam. “Jika penangkapan sudah dilakukan maka itu diserahkan ke KPK dan kami akan berkoordinasi lebih lanjut,” katanya.

Ditambahkannya, sebelumnya, KPK sudah memberi Miryam kesempatan mendapat panggilan secara patut dan menjadwal ulang pemeriksaan ketika pengacaranya mengatakan dia sakit.

Namun, Febri mengatakan, tersangka belum juga memenuhi panggilan. Oleh karena itu, KPK memandang perlu menerbitkan surat DPO untuk tersangka Miryam dan mengirimkannya kepada Polri.

“Kalau memang ada informasi-informasi dari masyarakat atau dari pihak-pihak lain terkait dengan keberadaan tersangka, itu dapat disampaikan kepada kantor Kepolisian yang terdekat karena kami hari ini sudah kirimkan surat DPO tersebut kepada Polri dan tentu kami berkoordinasi juga dengan pihak Polri terkait hal ini,” tuturnya.

Sebelumnya, penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan ke rumah Miryam S Haryani,  di Tanjung Barat Indah, kantor advokat di H Tower lantai 15 Rasuna Said Kavling 20, rumah salah satu saksi di Jalan Lontar Lenteng Agung Residence, dan rumah saksi di Jalan Semen Perum Pondok Jaya, Pondak Aren, Tangerang Selatan.

“Setelah proses penggeledahan dan penyitaan tentu penyidik mempelajari terlebih dahulu dokumen-dokumen yang sudah disita tersebut terkait dengan penanganan perkara di tahap penyidikan indikasi memberikan keterangan tidak benar di pengadilan,” katanya kemarin.

Dalam sidang pada akhir Maret di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP elektronik.

Hanura Miryam S Haryani disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.  (*/win)