Sunday, 18 November 2018

Djarot Minta RPTRA Jangan Jadi Tempat Asusila

Senin, 1 Mei 2017 — 17:32 WIB
Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat di tengah-tengah massa pendukungnya. (ikbal)

Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat di tengah-tengah massa pendukungnya. (ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan tempat interaksi sesama warga. Fasilitas taman yang dilengkapi ruang serbaguna ini harus dijaga dengan baik dan jangan sampai disalahgunakan untuk perbuatan tidak terpuji.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama menjaga keberadaan RPTRA. “Fasilitas ini dibangun untuk mengakomodir berbagai kegiatan positif seperti PKK, Tarang Taruna, rembug warga, pendidikan luar sekolah, olahraga, kesenian, dan lainnya. “Jangan disalahgunakan untuk perbuatan asusila, narkoba, dan lainnya,” ujar Djarot di Jakarta, Senin (1/5/2017).

Sejauh ini, pihaknya memang belum pernah mendapat laporan tentang penyalahgunaan RPTRA untuk perbuatan asusila maupun penyalahgunaan narkoba. Laporan yang paling sering diterima adalah kawasan RPTRA jadi pangkalan pedagang kaki lima (PKL) hingga menjadi semrawut. Ditambah lagi beberapa RPTRA jadi ajang anak remaja untuk kumpul-kumpul sambil merokok.

“Hal seperti juga harus ditertibkan,” ujar Djarot.

Menurutnya, jika terjadi penyalahgunaan RPTRA pasti akan ditindak. “Sebab, Pemprov DKI juga sudah menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Saya juga minta. Satpol PP bersama Dishub harus ikut mengamankan RPTRA. Jumlah PKL harus dibatasi. Kelancaran lalulintas harus dijaga,” jelasnya.

Pemprov DKI menargetkan pambangunan RPTRA minimal satu di tiap kelurahan yang berjumlah 267 kelurahan. Saat ini baru terealisasi sekitar setengahnya.

Tiap RPTRA dikelola minimal empat petugas pengelola yang digaji oleh Pemprov DKI setara UMP. Tugasnya adalah merawat seluruh fasilitas yang ada di RPTRA dan mampu memberi pendidikan kepada masyarakat sekitar, terutama kalangan anak balita melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Saat ini pemerintah masih terus berupaya mencari lahan untuk RPTRA dengan cara membeli tanah milik warga dengan harga NJOP, diutamakan di kawasan padat hunian. (joko)