Monday, 26 June 2017

JATI DIRI TNI

Senin, 8 Mei 2017 — 5:46 WIB

Oleh Harmoko

TIDAK sedikit orang menyalahtafsirkan pernyataan dan sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terkait dengan aksi umat Islam belakangan ini. Mereka mengecam bahwa Jenderal Gatot telah berpihak kepada kelompok Islam radikal antitoleransi dan antikebinekatunggalikaan.

Ada hal yang harus didudukkan pada proporsinya tentang kecaman itu. Memaknai aksi umat Islam sebagai gerakan Islam radikal yang antitoleransi dan antikebinekatunggalikaan adalah sebuah kecerobohan. Ceroboh, karena mereka tidak bisa membedakan antara kelompok Islam radikal (yang hendak melakukan makar) dan umat Islam yang cinta damai dan menjunjung toleransi demi kebinekatunggalikaan.

Justru yang terakhir itulah yang belakangan melakukan aksi untuk membela kemartabatan agamanya. Panglima TNI dengan tegas pun telah menyatakan bahwa aksi umat Islam merupakan hal yang wajar ketika mereka merasa ada gangguan terhadap NKRI. Kalau ada yang hendak melakukan makar, TNI akan berdiri paling depan untuk menghadapinya.

Apa yang dinyatakan oleh Panglina TNI itu sudah sangat proporsional. Proporsional, dalam kapasitas TNI sebagai stabilisator keamanan dan kekuatan sosial (Saptamarga TNI kesatu, kedua, dan ketiga). Juga proporsional, dalam konteks kejatidirian TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional (Saptamarga keempat, kelima, keenam, dan ketujuh).

Meski begitu, pernyataan dan sikap Panglima TNI itu dimaknai lain oleh para politisi mapun pengamat (apalagi pengamat dadakan yang kian bertebaran di medsos). Mereka yang berpikiran liberal mengatakan, “Dengan memberi dukungan kepada aksi umat Islam, berarti Panglima TNI telah berpolitik praktis.” Bahkan, tidak sedikit yang berkomentar, “Panglima TNI mendukung makar. Mau enaknya, gak mau capek, menggunakan kekuatan umat Islam untuk merebut kekuasaan.

” Mengapa mereka berpikiran seperti itu. Karena, sangat mungkin, di mata mereka urusan bangsa dan negara ini tak lebih hanyalah urusan perebutan kursi kekuasaan. Demikian halnya soal aksi umat Islam belakangan ini, mereka lihat hanya dari kacamata perebutan kursi kekuasaan. Terkait dengan Panglima TNI, mereka lupa bahwa TNI terikat oleh Sumpah Prajurit dan Saptamarga.

Melalui pernyataannya itu, Panglima TNI sepertinya hendak mengingatkan adanya Doktrin CADEK (Catur Darma Eka Karma) sebagai doktrin hankamnas dan doktrin perjuangan TNI yang berlambarkan wawasan nusantara. Berangkat dari wawasan nusantara pula, TNI tidak akan menonjolkan kepentingan suatu matra dan kepentingan satu bidang politik, ekononi, sosial budaya, dan hankam.

Di titik ini, kita melihat betapa strategisnya langkah yang dilakukan oleh Panglima TNI. Strategis, mengingat pada era reformasi, Doktrin CADEK telah diubah menjadi TRIDEK (Tri Darma Eka Karma) sebagaimana termaktub pada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI–yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, produk dari amendemen UUD 1945 (simak Bab III Pasal 10, 11, 12 dan Bab XII Pasal 30).

Perubahan itu, banyak orang tahu, terkait dengan proses reformasi di tubuh TNI. Reformasi di tubuh TNI ini intinya mencakup: (1) meninggalkan peran sosial politik TNI, (2) memusatkan pada tugas-tugas pokok pertahanan negara, (3) meningkatkan konsistensi pelaksanaan doktrin gabungan, (4) meningkatkan kinerja manajemen internal.

Di sinilah masalahnya. TNI pun kehilangan jati dirinya. Mengapa? Jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional, dengan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial. Dengan adanya reformasi, TNI telah menjadi tentara sebagaimana yang ada di negara Barat. Tentara tinggal di barak, kehilangan fungsinya sebagai kekuatan sosial di samping kekuatan pertahanan.

Jenderal Gatot Nurmantyo telah menunjukkan kembali jati diri TNI itu, dengan risiko mendapat kecaman yang tidak proporsional dari para pihak yang tak mengenal sejarah. Hidup, Jenderal Gatot. Rakyat bersamamu. *