Monday, 11 December 2017

Beda Koruptor, Beda Napi Kere

Selasa, 9 Mei 2017 — 5:09 WIB

PEMBERONTAKAN warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) beberapa kali terjadi di Indonesia. Pemicunya sama yaitu over kapasitas, pungutan liar, cemburu sesama napi dan sederet persoalan lainnya.

Peristiwa pemberontakan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Jumat (5/5/207) yang berbuntut kaburnya ratusan tahanan, adalah kejadian yang kesekian kalinya. Rusuh, bentrok, rutan dibakar, demo akibat dipungli, tak henti mewarnai wajah pengelolaan rutan di Indonesia.

Masalah yang dihadapi rutan di Indonesia, ibarat penyakit sistemik yang merata di seluruh rutan. Dari sederet variabel penyebab kisruh, pemerintah menyebut pemicu utamanya adalah kelebihan kapasitas. Hampir semua rutan dari Sabang sampai Marauke kelebihan kapasitas hingga 300 persen bahkan ada yang kelebihan 700 persen.

Data di Kementerian Hukum dan HAM, dari tahun ke tahun over kapasitas rata-rata seluruh rutan dan lapas di Indonesia berkisar 150 persen dan angka ini tidak pernah turun. Bisa ditebak, napi terpaksa tidur berhimpitan, bahkan ada yang tidur di kamar mandi atau WC. Bagaimana mereka tidak mengamuk.

Belum lagi fasilitas di rutan, misalnya ketersediaan air terbatas, makan tidak memadai, pungutan liar merajalela. Ini sudah menjadi rahasia umum yang terjadi bertahun-tahun tanpa ada solusi. Tahanan merasa diperlakukan tidak manusiawi. Akumulasi persoalan ini pun meledak menjadi kerusuhan.

Dalam pandangan kami, selain faktor-faktor di atas, ada hal penting yang disoroti publik, yaitu perlakuan beda terhadap napi berduit dan tahanan kere. Sebagai gambaran, napi koruptor penghuni Lapas Sukamiskin misalnya. Warga binaan di sini derajatnya jauh lebih tinggi dibanding penghuni Lapas lainnya.

Ada puluhan gazebo tempat kongkow-kongkow di Lapas Sukamiskin, lengkap dengan kantin makanan dan minuman menu berkelas. Napi juga bisa plesiran ke luar Lapas. Terbukti, Gayus Tambunan dan Anggoro Wijoyo kepergok plesir. Aneka fasilitas dan kelonggaran yang diterima terpidana koruptor, tidak akan pernah dirasakan oleh tahanan kere. Diskriminasi inilah yang masih terus terjadi dan menimbulkan kecemburuan.

Centang perenang pengelolaan rutan dan lapas, adalah persoalan yang harus diurai oleh pemerintah pusat. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberi sanksi pejabat di wilayah yang dilakukan Menkumham Yassona Laloly yang mencopot Kakanwil dan Karutan di Riau. Justru pemerintah pusat lah yang harus mengevaluasi diri, mengapa benang kusut pengelolaan rutan dan lapas, tidak juga bisa terurai. **