Friday, 24 November 2017

Pengacara Ahok Nilai Banding Jaksa Jarang Terjadi

Minggu, 14 Mei 2017 — 14:44 WIB
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di PN Jakarta Utara. (pool)

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di PN Jakarta Utara. (pool)

JAKARTA (Pos Kota) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya mengikuti langkah kuasa hukum terdakwa, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengajukan banding atas vonis hakim ke Pengadilan Tinggi DKI. Langkah banding tersebut disyukuri tim kuasa hukum Ahok.

Trimoelja D Soerjadi, kuasa hukum, mengatakan langkah JPU itu sudah diharapkannya. “Itu hak sepenuhnya jaksa. Justru itu yang kami harapkan. Ternyata jaksa banding, ya syukur alhamdulillah,” ujarnya kepada Poskotanews.com, Minggu (14/5/2017).

Pengacara kawakan itu menilai, memori banding dari pihak jaksa akan menguatkan memori banding yang tengah disiapkan pihaknya. Trimoelja melihat, nantinya banding jaksa dan banding kuasa hukum akan daling mendukung satu dengan yang lain.

“Tentu nanti JPU dalam memori bandingnya akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membantah pertimbangan hukum. Dan tentu itu akan menguatkan memori banding yang sedang kami persiapkan sendiri. Jadi menurut saya akan saling mendukung,” imbuh Trimoelja.

Lebih lanjut, Trimoelja menuturkan upaya banding jaksa dalam kasus penodaan agama itu sesuatu yang jarang dilakukan dalam peradilan. Trimoelja menilai dalam memori banding jaksa akan meniyik beratkan pada penghunaan pasal 156 a KUHP yang digunakan majelis hakim.

“Menurut saya jarang jaksa naik banding kalau hukumannya lebih dari tuntutan. Saya kira dalilnya dalam memori banding JPU adalah bahwa dia tidak sependapat, bahwa yang dianggap tidak terbukti adalah pasal 156 a KUHP, saya kira itu nanti intinya,” jelasnya.

Sebelumnya, Ahok diganjar hukuman penjara dua tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu dinyatakan melanggar pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Ahok melanggar pasal 156 KUHP dan menuntut Ahok satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun. (ikbal)