Saturday, 24 June 2017

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Senin, 15 Mei 2017 — 6:23 WIB

Oleh Harmoko

KABURNYA 448 tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sialang Bungkuk beberapa hari lalu, menyibak tabir buruknya sistem pengelolaan LP. Penghuni LP melebihi kapasitas dan maraknya pungli menjadi sorotan.

Tak kurang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly turun tangan. Yasonna memerintahkan penyelidikan. Sebenarnya bukan rahasia lagi bahwa praktik pungli telah lama membudaya di dalam LP. Tak hanya di Sialang Bungkuk, tapi juga LP-LP lain.

Seperti biasa, inilah kebiasaan kita sejak entah kapan, setelah sesuatu terjadi maka barulah kita kebakaran jenggot. Apakah jajaran Kemenkumham baru tahu ada praktik pungli di LP setelah terjadi ratusan napi kabur? Seharusnya tidak. Apa fungsi aparat di jajarannya? Bagaimana sistem waskatnya?

Praktik pungli itu, sebagaimana kerap dikeluhkan oleh a keluarga napi, bisa terjadi berlapis-lapis. Bisa terjadi mulai saat masuk kamar di LP, saat jam bezuk, saat apel pagi dan sore, entah apa lagi, termasuk ketika napi hendak mengurus hak pengajuan remisi, hak pengajuan pembebasan bersyarat, juga ketika mengurus proses keluar setelah masa hukuman berakhir.

Kasus kaburnya ratusan napi kali ini hendaknya bisa dijadikan momentum bagi pemerintah untuk melakukan audit semua LP di Indonesia. Lembaga Ombudsman bisa dimaksimalkan dalam fungsi pengawasannya.

Masyarakat hendaknya juga tidak takut untuk melaporkan setiap kasus yang dialaminya, agar pihak Ombudsman segera menindaklanjutinya. *