Tuesday, 22 August 2017

Menata Pedagang Kaki-5

Senin, 15 Mei 2017 — 6:13 WIB

DUA pekan lagi memasuki Ramadhan. Bagai sudah tradisi setiap datang bulan suci puasa, pusat perbelanjaan dibanjiri pengunjung. Seiring dengan itu menjamurlah pedagang Kaki-5.

Hampir di lima wilayah kota, setiap kawasan pusat perbelanjaan bila menjelang Ramadhan dipadati pedagang sektor informal tersebut. Seperti halnya pemilik pertokoan, mereka juga ingin mengais rezeki demi memenuhi kebutuhan keluarga merayakan hari kemenangan setelah sebulan berpuasa.

Kehadiran pedagang Kaki-5 mengundang pro kontra. Bagi warga, terutama ekonomi kelas menengah ke bawah, pedagang sektor informal ini dibutuhkan lantaran menawarkan barang dengan harga terjangkau kantong.

Hanya saja bagi pemerintah daerah, kehadiran pedagang Kaki-5 dianggapnya mengganggu ketertiban umum. Penyebabnya tak lain, karena mereka menjual barang dagangannya di badan jalan, trotoar, dan lainnya. Mereka juga kadang dianggap mencemari lingkungan dan membuat semrawut kota.

Berdalih membuat kesemrawutan kawasan, tak jarang pemerintah daerah meresponnya dengan menertibkan pedagang Kaki-5 tersebut. Contohnya dialami pedagang sektor informal di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakpus. Satpol PP atas perintah Plt Gubernur Djarot Saiful Hidayat menertibkan pedagang Kaki-5 yang berjualan di kawasan pusat perbelanjaan bertaraf internasional itu.

Djarot secara masif memerintahkan Satpol-PP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta maupun lima wilayah kota dan satu kabupaten harus tetap tegas menertibkan pedagang Kaki-5. Artinya Satpol PP tak perlu menunggu perintahnya. Begitu mendapati pedagang sektor informal yang berjualan di lokasi bukan pada tempatnya langsung harus ditertibkan, sehingga tidak terjadi kesemrawutan.

Sikap tegas Djarot terhadap pedagang Kaki-5 demi tertatanya wilayah bisa dipahami. Pemprov DKI Jakarta berpegang teguh dengan Perda Ketertiban Umum. Perda ini mengamanatkan siapapun yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan ibukota harus ditertibkan.

Hanya saja agar pedagang Kaki-5 bisa mengais rezeki saat masuknya Ramadhan dan menjelang Lebaran tidak ada salahnya bila Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi yang pas untuk mereka, tetapi tidak mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan warga.

Apalagi bulan suci puasa masih dua minggu lagi, Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait masih memiliki waktu membahas penyediaan lokasi sementara untuk berjualan pedagang sektor informal.

Langkah ini tidak hanya membantu pedagang Kaki-5 semata, tetapi juga memudahkan warga berkantong cekak bisa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan keluarga merayakan Lebaran. Karena semua pihak tahu bila harga barang yang dijajakan mereka relatif lebih murah dibandingkan dengan pusat perbelanjaan.

Apalagi pedagang Kaki-5 juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya. Dalam UUD 45 tepatnya Pasal 27 ayat 2 menyatakan, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Karena itu sudah menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta menata dan memperhatikan nasib mereka dengan menerapkan kebijakan yang juga tidak merugikan publik. @*