Tuesday, 12 December 2017

Gusur Ormas, Pemerintah Mau Terbitkan Perppu

Selasa, 16 Mei 2017 — 23:29 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

JAKARTA (poskotanews.com) -Pemerintah bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal ini terkait lamapnya proses pembubaran ormas sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

“Lewat proses hukum butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul jaksa agung, memungkinkan dengan perppu. Sekarang akan kita lihat mana yang lebih tepat,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Selasa (16/5).

Tjahjo mengatakan, seperti rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah diputuskan melalui rapat di jajaran Kemenkopolhukam. “Setelah data valid mulai rekaman, video, siapa yang bicara, termasuk masukan dari seluruh daerah, Pak Menko memutuskan HTI harus dibubarkan,” tegasnya.

Sebelumnya, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji Indriyanto mengatakan seharusnya pemerintah cepat membuat Perppu dengan melakukan penambahan pasal tentang kewenangan penuh Pemerintah dalam mencabut izin ormas.

“UU Ormas itu terlalu pendekatan administratif juga sanksinya, melalui proses peradilan yang sangat berjenjang dan memerlukan waktu tahunan,” ungkapnya.(us)