Tuesday, 23 May 2017

Obral Remisi Koruptor Cederai Rasa Keadilan

Selasa, 16 Mei 2017 — 5:18 WIB

BEBAS bersyarat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Urip Tri Gunawan, mantan jaksa terpidana 20 tahun, menuai kontra. Keputusan ini selain mencedarai rasa keadilan, juga bertentangan dengan semangat memberantas korupsi.

Terpidana suap penanganan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK pada 2008. Dia dipidana 20 tahun karena terbukti menerima suap 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp10 miliar dari Artalyta Suryani (Ayin), wanita yang sempat dijuluki ‘ratu suap’. Dibebaskannya Urip terhitung Jumat (12/5/2017), praktis ia hanya menjalani tahanan selama sekitar 9 tahun.

Bagaimana mungkin terpidana korupsi bisa mendapat diskon hukuman begitu banyak padahal belum menjalani separuh masa hukuman. Obral diskon kepada koruptor ini jelas menuai kekecewaan publik. Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum. Lagi-lagi hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Pertanyaannya, atas pertimbangan apa Urip begitu mudah menerima potongan hukuman. Begitupula putusan bebas bersyarat, mengapa Urip termasuk terpidana yang menerima ‘kado’ tersebut? Padahal, ada kriteria dan syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 bagi terpidana untuk bisa memperoleh bebas bersyarat.

Keputusan bebas bersyarat Urip Trigunawan harus dipertanyakan. Kemenkum HAM tidak boleh gegabah memberi status bersyarat bagi terpidana, terutama kasus korupsi. Untuk apa pemerintah gencar mengajak masyarakat memberantas pungli, kosupsi, suap, bahkan membentuk satuan tugas khusus (satgasus) guna memberangus korupsi sekecil apa pun. Tapi di sisi lain justru mengobral remisi pada terpidana. Ini sama saja pemerintah bermuka dua.

Seorang terpidana 20 tahun hanya menjalani hukuman tak sampai setengahnya, jelas mencederai rasa keadilan. Apalagi latar belakang Urip adalah mantan penegak hukum yang semestinya bertanggungjawab menegakkan hukum dalam memberantas korupsi. Sudah sepantasnya bila seorang penegak hukum dijatuhi hukuman berat bila melanggar hukum.

Kebijakan bebas bersyarat ini juga bisa jadi bumerang bagi penegakan hukum terhadap korupsi. Selain tidak ada efek jera bagi pelaku korupsi, juga tidak memberi contoh yang baik bagi penegakan hukum. Karena tersangka korupsi, atau pejabat yang coba-coba berbuat curang, akan merasa ‘tenang’ dan tidak takut dihukum berat. Toh nantinya dapat diskon besar.

Oleh karena itu putusan bebas bersyarat terhadap terpidana korupsi, terlebih bagi mantan aparat penegak, harus ditinjau ulang bila pemerintah tidak mau disebut ambigu atau bermuka dua. **