Sunday, 22 October 2017

LSI: 72,5 Persen Warga Khawatir Polarisasi Pro dan Anti Ahok

Jumat, 19 Mei 2017 — 21:39 WIB
Rilis terbaru yang dilakukan Lingkaran survey Indonesia atas kondisi yang terjadi saat ini. (Rihadin)

Rilis terbaru yang dilakukan Lingkaran survey Indonesia atas kondisi yang terjadi saat ini. (Rihadin)

JAKARTA (Pos Kota) – Gejolak Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) DKI Jakarta, menimbulkan perpecahan antara masyarakat pro dan kontra Ahok semakin berkepanjangan. Karena itu, meminta pemerintah untuk segera mengambil sikap untuk mengembalikan kebersamaan sebagai satu bangsa.

Permintaan warga itu terungkap dari  survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Dalam temuannya, sebanyak 75 persen responden (publik) menginginkan pemerintah kembali menjadikan demokrasi Pancasila sebagai perekat bangsa.

“Sekitar 75 persen masyarakat menginginkan Demokrasi Pancasila sebagai perekat bangsa, dan mengembalikannya seperti sebelum pilkada kemarin,” kata Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, Jumat (19/5).

Menurutnya, responden menginginkan pemerintah melaksanakan Demokrasi Pancasila berdasarkan keunikan Indonesia sendiri. Hanya 2,3 persen responden menginginkan demokrasi liberal, sebanyak 8,7 persen responden menginginkan negara Islam.

“Survei itu kami lakukan 5-10 Mei 2017 dengan menggunakan metode multistage random sampling, jumlah responden 1.200 orang se-Indonesia,” ujar Adrian.

Ditambahkan Ardian, ketika ditanyakan apakah mengkhawatirkan polarisasi kubu pro Ahok dan kubu anti Ahok, ditemukan 72,5 persen responden menyatakan mengkhawatirkan. Pasalnya, akibat hal tersebut banyak warga yang merasa kurang nyaman dengan kondisi yang ada.

“Apalagi masalah pro dan kontra Ahok hingga kini menjadi berkepanjangan. Itu yang harus segera diperbaiki,” pungkasnya. (Ifand/win)