Friday, 17 November 2017

Pilkada DKI Sarat Isu SARA dan Hoax, Maka Perlu UU Khusus

Jumat, 19 Mei 2017 — 17:03 WIB
harkitnas

JAKARTA (Pos Kota) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 dinilai sebagai yang terburuk dalam sejarah Pilkada serentak di Indonesia. Pasalnya, telah menyinggung ujian kebangsaan dengan permainan isu SARA, hoax bertebaran.

“Bahkan Pilkada ini saling memaki dalam kampanye. Apalagi kasus penistaan agama yang menjerat Ahok sebagai terdakwa penistaan agama,” kata Anggota DPR RI Fraksi PPP Ahmad Baidawi, dalam diskusi bertema “Refleksi Hari Kebangkitan Nasional” yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Jakarta, di Hotel Mega Menteng, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Sebagaimana diketahui, Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti tiga pasangan: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno. Pilkada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi melalui dua putaran.

Selain hal tersebut, lanjut Baidawi, , bertebarannya berita bohong (hoax) telah mempengaruhi sebagian masyarakat. “Berita hoax dan isu tidak jelas masuk ke ruang-ruang privat tanpa ada klarifikasi.  Informasi tidak jelas tersebut masuk ke ruang privat tanpa ada data yang valid,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, Jakarta telah menjadi barometer Indonesia dalam hal pesta demokrasi. “Tidak heran, gara-gara Pilkada Jakarta ada orang yang mau nikah batal hanya karena beda pilihan, dan juga suasananya berimbas hingga ke pelosok daerah lainnya,” ucap dia.

Karenanya, ia menyayangkan belum ada Undang-Undang yang mengatur masalah hoax dan masih tataran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). “Tapi sudahlah lupakan isu SARA dan hoax, mari kita menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Sahat Martin Sinurat memaparkan, berdasarkan hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA), budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara tersebut. Sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar.

“Jadi kalau masyarakat termakan hoax ya akibat budaya literasi yang sangat rendah. Masyarakat menerima hoax tanpa melihat refrensi dari berita tersebut,” timpalnya.

Ketua Umum BM PAN Ahmad Johan menyayangkan, isu SARA mencuat di Pilkada Jakarta, akibatnya sangat mengganggu kebhinekaan dalam pesta pemilihan gubernur Jakarta.

“Sesungguhnya tidak ada persoalan kebhinekaan. Soal NKRI sudah final dan semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke enggak pernah mempersoalkan tentang hal itu,” tuturnya.

Hadir pembicara lainnya, Ketua Umum Sapma Hanura Prananda Indra Putra, dan Ketua PP KAMMI Barry Pratama. (julian/win)