Tuesday, 23 May 2017

Jaminan Kesehatan Utang

Sabtu, 20 Mei 2017 — 6:05 WIB
saud

Oleh S Saiful Rahim

“MINGGU lalu kau ke mana Dul? Sepi rasanya warung kopi Mas Wargo ini kalau kau tidak ada,” kata orang yang duduk di dekat pintu masuk warung ketika Dul Karung muncul sambil mengucapkan assalamu alaykum dengan fasih.

“Sakit,” jawab Dul Karung sambil, seperti biasa, tangannya mencomot singkong goreng yang masih kebul-kebul. Dan langsung dicaplok dengan lahap.

“Memikirkan utang ya?” sambar sesorang yang entah siapa dan duduk di sebelah mana.

“Wah kasar benar ucapan, Bung. Ingat, kata Pak Jokowi kita adalah saudara. Maka bersikaplah seperti seorang saudara. Kalau di antara kita ada yang sakit, tanyalah sakitnya apa? Dan sudah berobat atau belum?” tegur orang yang duduk di ujung kiri bangku panjang.

Bagaikan mengikuti anjuran orang yang duduk di ujung kiri bangkupanjang, Mas Wargo pun bertanya, “Kau sakit apa, Dul?”

“Saya gak tahu sakit apa, Mas. Dokter menyebutkan nama penyakit itu, tapi saya gak ngerti. Beliau pakai bahasa kedokteran,” jawab Dul Karung dengan santun.

“Sekarang memang banyak jenis penyakit baru. Dan yang diserang bukan hanya makhluk hidup seperti manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan, tetapi juga lembaga. Misalnya BPJS alias Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” komentar orang yang duduk di ujung kanan bangku panjang.

“Apa BPJS yang umurnya masih bayi sudah kena penyakit korupsi?” kata orang yang duduk selang tiga di kanan Dul Karung dengan nada terkejut.

“Bukan. BPJS bukan sudah kena penyakit korupsi, tapi dia mulai sesak nafas karena uang iuran wajib dari Pemerintah Daerah sudah tertunda Rp 1.300.000.000.000,” jelas orang yang duduk di ujung kanan bangku panjang.

“Iuran Pemda ke BPJS tertunggak Rp 1,3 triliun? Masya Allah itu kan berarti Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat bisa terancam?” kata orang yang duduk selang tiga di kanan Dul Karung.

“Ketika minggu lalu aku berobat ke Rumah Sakit, banyak pasien yang menggunakan fasilitas BPJS menggerutu. Mereka merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Rumah Sakit, padahal mereka sudah membayar iuran yang dipotong dari gaji mereka setiap bulan,” timpal Dul Karung.

“Apakah ketidak-beresan ini akan dibiarkan begitu saja?” tanya orang yang duduk di depan Mas Wargo, tanpa diketahui ditujukan pada siapa.

“Menurut berita yang kubaca tiga hari yang lalu di surat kabar, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III Kementerian Dalam Negeri mengatakan, Kepala Daerah yang mengabaikan kewajibannya kepada BPJS Kesehatan akan ditindak. Dua kali berupa surat teguran. Bila masih tidak acuh, Kepala Daerah bisa dinonaktifkan selama tiga bulan,” tanggap orang yang berbusana perlente dan berjam tangan emas yang duduk tepat di sebelah Dul Karung.

“Jangan coba-coba gantikan Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi Jaminan Kesehatan Utang,” kata Dul Karung sambil buru-buru pergi. ( syahsr@gmail.com )