Thursday, 24 August 2017

Ini Tanggapan Mabes Polri Soal Protes Penggrebekan Pesta Gay

Senin, 22 Mei 2017 — 19:02 WIB
Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono menunjukkan baju super Hiro yang dikenakan saat melakukan live sex. (Ilham)

Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono menunjukkan baju super Hiro yang dikenakan saat melakukan live sex. (Ilham)

JAKARTA (Pos Kota) – Mabes Polri menanggapi keberatan beberapa pihak terkait cara penggerebekan yang dilakukan polisi terhadap pesta gay ‘The Wild One’ di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setidaknya ada 141 kaum homoseksesual yang diamankan ke Mapolres Jakarta Utara.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan informasi tersebut berawal dari masyarakat yang melapor ke polisi. “Kemudian penyebaran info terkait penggerebekan pun bukan dari pihak kepolisian. Kami kalau menginfokan kepada masyarakat pasti melalui konferensi pers,” kata Martinus di Mabes Polri Senin (22/5/2017

Jika ada masyarakat yang keberatan dengan informasi beredar terkait penggerebekan ini, kata Martinus, silakan datangi pihak kepolisian dan akan dijelaskan bagaimana proses penggerebekannya.

Sebelum menggerebek ruko tempat pesta kaum gay itu, polisi sudah mengintainya selama dua minggu. Berangkat dari informasi masyarakat yang keberatan dengan pesta gay itu, polisi pun melakukan penggeledahan. “Yang hadir itu laki-laki, tidak ada wanita,” jelas Martinus.

Sebelumnya, Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Indentitas dan Seksual menganggap polisi melakukan tindakan sewenang-wenang dalam penggerebekan tersebut.

“Korban digerebek, ditangkap, dan digiring menuju Polres Jakarta Utara dengan ditelanjangi dan dimasukkan ke bus angkutan kota. Sesampai di kepolisian, sejumlah korban digiring untuk diperiksa dan dilakukan penyelidikan,” kata perwakilan YLBHI, Isnur, dalam keterangannya kepada wartawan.

Koalisi ini diketahui memberikan pendampingan kepada 141 orang yang diamankan. Mereka terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, YLBHI, dan Arus pelangi.

Ada tiga tuntutan yang diberikan koalisi ini kepada polisi. Pertama, tidak menyebarkan data pribadi korban karena ini adalah bentuk ancaman keamanan bagi korban dan pelanggaran hak privasi setiap warga negara.

Kedua, tidak menyebarluaskan foto dan informasi lain yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan korban.

Ketiga, memberikan hak praduga tidak bersalah bagi korban dan bila korban dinyatakan tidak bersalah untuk segera dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya. (Adji)