Monday, 18 June 2018

Sidak ke Pasar Sukatani, Walikota Depok: Harga Masih Stabil

Rabu, 24 Mei 2017 — 15:00 WIB
Walikota Depok Muhammad Idris saat memantau harga di Pasar Sukatani, Kec. Tapos. (anton)

Walikota Depok Muhammad Idris saat memantau harga di Pasar Sukatani, Kec. Tapos. (anton)

DEPOK (Pos Kota) – Sejumlah harga kebutuhan pokok, sayur mayur dan lainnya di beberapa Pasar Tradisonal di Kota Depok masih stabil kalaupun ada kenaikan masih terjangkau dan tak begitu tinggi sekitar Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu.

“Kondisi harga masih stabil kalaupun ada kenaikkan tak begitu tinggi masih terjangkau masyarakat yang ingin membeli sejumlah bahan pokok maupun sayuran menjelang bulan puasa ini,” kata Walikota Depok Muhammad Idris saat melihat dari dekat harga kebutuhan pokok di Pasar Sukatani, Kecamatan Tapos, Rabu (24/5/2017).

Adanya penetapan harga dari kepala unit pengelola teknis (UPT) pasar disini dari harga eceran tertinggi (HET) membuat harga sejumlah barang yang dibutuhkan masyarakat di kawasan Tapos atau Sukatani ini stabil malah ada yang lebih rendah, katanya.

Memang ada kenaikkan harga bawang putih, telur dan bumbu masak lainnya, imbuh Muhammad Idris tapi masih terjangkau dengan kisaran kenaikkan Rp 5000 hingga Rp 10 ribu/Kg untuk menganai pasokan barang kebutuhan pokok masih cukup.

BENTUK TIM SATGAS

Mengantisipasi keberadaan oknum nakal yang melakukan penimbunan atau penyimpanan barang kebutuhan pokok ke pasaran atau masyarakat dengan cara menumpuk atau menyimpan barang di gudang dengan berbagai mata rantai distribusi mulai dari pemasok hingga ke tangan konsumen memang menjadi perhatian pemerintah sekarang termasuk Pemkot Depok.

“Kami telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) pengendalian harga menjelang bulan ramadhan atau puasa, menjelang idul fitri dan setelah idul fitri terdiri dari tim gabungan seperti Polres, Kodim, Kejaksaan dan Pemkot Depok yang akan terus memantau harga kebutuhan pokok yang ada di Kota Depok,” ujarnya.

Sedangkan penangganan barang dagangan yang kedaluwarsa maupun memakai zat kimia berbahay penangganannya kini tengah menjadi kewenangan propinsi Jawa Barat tapi tak menutup kemungkinan Pemkot Depoktentunya akan membuat laporan jika terjadi tindakan yang mencurigakan kemudian diteruskan ke propinsi, katanya.

(anton/sir)