Tuesday, 18 December 2018

Perusahaan Tidak Bayar THR Kena Sanksi

Rabu, 7 Juni 2017 — 8:08 WIB
Suasana dialog soal THR.

Suasana dialog soal THR.

JAKARTA (Pos Kota) – Pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.

“Sanksi tersebut sudah diatur dalam PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, ” jelas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Hayani Rumondang dalam Media Gathering tentang Dialog Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2017 di Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, pengusaha juga akan dikenakan sanksi administratif, berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

“Teguran tertulis dikenakan 1 kali kepada pengusaha dalam jangka waktu 3 hari kalender, terhitung sejak teguran tertulis diterima. Rekomendasi teguran tertulis berdasarkan nota pemeriksaan dan laporan ketidakpatuhan yang masuk ke dinas terkait,” tegasnya.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri sebelumnya melalui Permenaker No 6/2016 mengatakan pekerja atau buruh yang menpunyai masa kerja 1 bulan, berhak mendapatkan THR keagamaan dari perusahaan, yang harus dibayarkan sepekan sebelum Lebaran (H-7).

Besarannya, untuk yang bermasa kerja 12 bulan terus menerus, maka berhak mendapat 1 (satu bulan) upah. “Tapi jika dalam perjanjian kerja bersama perusahaan susah memberi lebih baik, maka harus diberikan sesuai PKB,” ujarnya.

Tentang pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha, Kemnaker sudah mempertimbangan beberapa hal. Yakni sebab – sebab teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh pengusaha dan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan yang terlihat dari laporan keuangan 2 tahun terakhir serta diaudit oleh akuntan publik.

“Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberlakukan hingga pengusaha memenuhi kewajiban untuk membayar THR keagamaan, “ ujarnya.

POSKO THR

Posko THR untuk menampung pengaduan dari pekerja juga telah dibentuk dan akan aktif mulai 8 Juni 2017 hingga 5 Juli 2017 di Gedung B Kantor Kemnaker. “Posko ini bukan hanya untuk tempat mengadu, tetapi juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR,” pungkasnya.

Masyarakat yang ingin mengadu bisa menghubungi telepon 021-525-5859, Watsapp 0812-8087-9888 dan 0812-8240-7919 serta email poskothrkemnaker@gmail.com.

(tri/sir)