Monday, 19 November 2018

Djarot: Kapan Kita Bisa Maju

Usulan Perda RPTRA ditentang M. Taufik

Kamis, 8 Juni 2017 — 11:31 WIB
Plt. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

Plt. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

JAKARTA  (Pos Kota) – Niatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengajukan peraturan daerah tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) langsung ditentang  DPRD DKI, khususnya Wakil Ketua DPRD, M. Taufik.

M.Taufik  menentang Perda RPTRA. Dia menilai untuk mengelola RPTRA tidak harus dilakukan melalui perda. Politisi Gerindra itu berpandangan, terlalu berbelit prosesnya jika harus menggunakan perda.

Menanggapi penolakan tersebut, Djarot mengatakan merupakan hal yang wajar. Pasalnya tidak semua anggota dewan akan menolak usulan perda tersebut.

“Karena perda dibuat oleh DPRD bersama pemerintah. Kalau ada yang gak setuju itukan satu dua orang.  Jadi satu orang bersuara belum tentu menentukan semua anggota dewan. Memang kita harus ribet, capek, agar bisa berlanjut,” ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/6/2017).

Djarot menjelaskan, usulan pembuatan Perda RPTRA untuk menjamin kelanjutan pembangunan RPTRA yang dinilanya banyak memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Djarot khawatir jika tidak memiliki payung hukum, RPTRA tidak berlanjut pada masa pemerintahan selanjutnya.

“Kita berpikir jangan sampai pergantian pemerintahan, membuat program bermanfaat di putus dan diganti baru.  Kapan kita bisa maju. Jadi Kita berpikir masa transisi diberikan jembatan, sehingga program baik yang dirasakan masyarakat bisa dilanjutkan terus,” tandas Djarot.

Diketahui, hingga saat ini, DKI Jakarta memiliki 187 RPTRA yang dibangun melalui APBD dan CSR. 187 RPTRA tersebut tersebar di enam wilayah di DKI Jakarta. (ikbal/tri)