Saturday, 24 June 2017

Polri Tolak Permintaan DPR Panggil Paksa Miryam

Senin, 19 Juni 2017 — 20:19 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan.  (yulian)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan. (yulian)

JAKARTA (Pos Kota) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menolak menjemput paksa Miryam S. Haryani sesuai permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menghadirkan politisi Hanura itu dalam rapat Pansus Hak Angket soal KPK di DPR RI.

Hal itu ditegaskan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat jumpa pers bersama Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2017).

Tito menyampaikan alasannya, yakni karena interpretasi hukum acara dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menurutnya tidak jelas. Itu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pihaknya.

“Persoalannya kami sudah mengkaji permintaan kepada Polri untuk menghadirkan orang yang dipanggil atau diundang oleh DPR, itu sudah beberapa kali kita alami, dan setiap kesempatan, selalu kita sampaikan meskipun UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR, meminta bantuan kepolisian menghadirkan paksa seseorang yang dipanggil, bahkan bisa dikenakan sanksi penyanderaan, namun persoalannya kita melihat hukum acaranya di dalam Undang-Undang itu tidak jelas, tidak ada hukum acaranya,” kata Tito.

Menurutnya, bila dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan penangkapan dan penahanan hanya dilakukan dalam koridor projusticia. Sedangkan pansus angket merupakan proses politik di DPR.

“Kalau kita kaitkan ke KUHAP maka menghadirkan paksa itu sama dengan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan, upaya paksa. Penyanderaan itu sama dengan penahanan. Bagi kami penangkapan dan penahanan itu projusticia, dalam rangka untuk peradilan. Sehingga terjadi kerancuan hukum kalau kami melihatnya,” ucapnya.

“Oleh karena nanti kalau memang ada permintaan teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa ke KPK kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum acara ini. Hukum acara yang tidak jelas,” sambungnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun mempersilakan anggota DPR untuk meminta saran ke ahli hukum terkait hal ini. Ia juga mempersilakan DPR meminta fatwa dari Mahkamah Agung agar lebih jelas soal tafsir undang-undang tersebut.

“Yang jelas dari kepolisian menganggap inilah hukum acaranya tidak jelas. Ini sudah merupakan upaya paksa kepolisian untuk selalu dalam koridor projusticia,” tuntasnya.

Seperti diketahui Pansus Hak Angke KPK berencana memanggil Maryam yang kini jadi tersangka dalam kasus pemberian kesaksian palsu di sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor. (julian)