Thursday, 24 August 2017

MUDIK GRATIS P.P.

Rabu, 21 Juni 2017 — 5:30 WIB

SEJAK Sabtu kemarin, sudah puluhan bus mudik Lebaran meninggalkan Jakarta mengangkut orang menuju kampung masing-masing. Umumnya mereka penduduk DKI Jakarta. Pemegang KTP-DKI. Sebagian lagi masih pegang KTP daerah. Tahun 2016 jumlah yang mudik dari Jakarta sekitar 6 juta orang. Jumlah yang tidak sedikit.

Mudik sudah menjadi urusan rutin tiap tahun. Banyak yang sibuk akibat mudik Lebaran ini. Dua menteri paling repot. Menteri Pehubungan dan Menteri PU-PR.

Jauh hari sebelumnya sudah harus putar otak bagaimana angkutan Lebaran berjalan lancar. Tidak terjadi kemacetan seperti tahun lalu di pintu tol Brebes. Karena itu mencegah jangan terulangnya kasus Brexit, jalan tol yang tadinya sampai Brebes diteruskan sampai Semarang. Memang dari Weleri sampai Semarang belum berfungsi benar. Tapi sudah bisa dipakai tahun ini.

Orang mau mudik tidak bisa dicegah. Biar dibilang susah, macet dan bahkan memang dialami sendiri, toh tetap saja mudik menjadi satu keharusan. Kesenangan tersendiri dapat berkumpul dengan keluarga, saudara dan teman di kampung.

Mungkin mudik ke kampungnya pakai bus mudik gratis. Namanya gratis, nggak bayar. Malah dikasi oleh-oleh berupa makanan dan minuman serta produk perusahaan bersangkutan. Pulangnya? Ya urusan masing-masing.

Sampai sekarang yang baru ada, mudik gratis. Artinya mudik ke kampung nggak bayar. Belum ada kembali ke Jakarta gratis. Jadi mudik gratis, sekali jalan. Tidak pergi pulang. Tidak P.P.

Bagi yang mudik, hal ini tidak dipikirkan. Pokoknya bisa Lebaran di kampung nggak bayar. Pulangnya? Bagaimana nanti. Bisa dapat tumpangan atau borong kendaraan ramai-ramai.

Barangkali, mereka yang bikin acara mudik gratis sudah mulai pikirkan mudik gratis P.P. Mudik gratis sekali jalan sudah boleh dibilang sukses selama ini. Banyak perusahaan yang melakukannya.

Kalau mau berbuat baik, jangan tangung-tanggung. Maka itu baik juga dibikin mudik gratis P.P. Tinggal diatur waktunya. Kapan waktu kembali ke Jakarta?

Yang tetap jadi masalah sekarang ini, pegawai negeri yang pakai mobil dinas. Boleh tidak dipakai untuk mudik?

KPK jelas melarang. Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri juga melarang. Jadi kekuatan hukumnya sudah kuat.

Sebenarnya, tidak usah dilarang-larang. Gampang urusannya. Kan namanya mobil dinas, dipakai untuk urusan dinas. Mudik, urusan dinas tidak? Jelas tidak, maka tidak boleh. Itu saja kok repot.

Jadi aneh ada kepala daerah yang membolehkan PNS pakai mobil dinas untuk mudik. Tambah aneh lagi, kepala daerah ini meminta untuk melaporkan kalau ada mobil dinas untuk mudik dipakai untuk yang tidak-tidak. Jadi tidak jelas.

Mobil dinas dipakai bukan untuk dinas, ada yang cari akal. Plat merahnya diganti. Apa iya polisi mau periksa? Yang penting mudik. (lubis1209@gmail.com)*