Sunday, 18 February 2018

Perdebatan Ambang Batas Capres di RUU Pemilu Tak Relevan

Jumat, 30 Juni 2017 — 19:47 WIB
capres1

JAKARTA (Pos Kota) – Perdebatan besaran ambang batas ‘presidential threshold‘ (PT) syarat pengajuan pasangan calon presiden  (capres) dan wakil presiden  oleh partai politik (parpol) dan gabungan parpol peserta Pemilu 2019 masih belum ada titik temu di antara fraksi fraksi di DPR, dan juga pemerintah.

Menurut pengamat Pemilu   Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), di Jakarta,  Jumat (29/6), besaran presidential threshold (ambang batas syarat pengajuan capres) untuk Pemilu 2019 sudah tidak relevan lagi. . “Sebab hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Pemilu 2019  dilaksanakan secara serentak,” terang Ray.

Sebab, tambah Ray,  besaran presidential threshold termasuk besaran parlementary threshold juga sudah tidak relevan lagi untuk dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

“Kalau DPR ingin tetap menetapkan presidential threshold untuk syarat pengajuan  pasangan calon presiden dan wakil presiden, pada Pemilu Presiden  2019, maka PT mana yang akan digunakan. ” Apakah presidential threshold hasil Pemilu sebelumnya yakni,  atau  Pemilu 2814,” tanya Ray.

Dikatakan Ray,  dirinya khawatir kalau DPR tetap mengesahkan RUU Pemilu menjadi  Undang-Undang dengan menetapkan ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang yang baru tersebut,  maka akan dilakukan uji materi oleh masyarakat kepada MK.

Ditambahkan Ray,  karena Pemilu 2019 serentak maka Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan.  “Dalam Pemilu Presiden maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatksn perolehan suara 50 persen plus 1, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut sebagai pemenangnya,” tutur Ray.

Seperti diketahui sampai saat ini, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih menggodok lima isu krusial dalam RUU Pemilu. Lima isu krusial itu adalah ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, sistem pemilu, alokasi kursi perdaerah pemilihan, dan konversi suara menjadi kursi.

Sebelumnya  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pandangan pemerintah tentang ambang batas partai pengajukan calon presiden atau presidential threshold dan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Tjahjo menyatakan, pemerintah mengajukan presidential threshold sebesar 20 persen. Ngototnya pemerintah ini ditolak oleh tujuh fraksi di DPR, termasuk fraksi dari partai pendukung penguasa (Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Hanura).

Penjelasan ini berkaitan dengan isi Rancangan Undang-undang Pemilu atau RUU Pemilu yang diusulkan pemerintah. (Johara/win)