Friday, 22 September 2017

Rusun Hunian Alternatif

Kamis, 6 Juli 2017 — 5:26 WIB

MINAT warga Jakarta tinggal di rumah susun (Rusun) belakangan ini sangat tinggi. Tak kurang dari 11 ribu warga kini sudah mendaftarkan diri untuk tinggal di rumah vertikal nan murah itu. Tetapi Pemprov DKI Jakarta baru bisa menyediakan 1.500 unit Rusun.

Tingginya minat itu membuat Pemprov DKI Jakarta kewalahan melayani permintaan warga untuk tinggal di Rusun. Gubernur Djarot Saiful Hidayat pun memprioritaskan bakal hanya memberikan Rusun kepada warga yang terdampak pembenahan kota, (Pos Kota, 5 Juli 2017).

Kita tidak heran bila Rusun kini menjadi alternatif bagi warga untuk bertempat tinggal. Maklum untuk bertempat tinggal di landed house membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena selain lahan terbatas harganya juga sudah selangit alias mahal.

Antrenya warga menghuni Rusun seharusnya ditangkap dan dijadikan tantangan oleh pemerintah pusat maupun Pemrov DKI Jakarta untuk segera memenuhinya. Sebab, berdasarkan pengalaman, atas nama penataan permukiman pun Pemprov DKI Jakarta selalu kesulitan memindahkan warga dari rumah horisontal ke hunian vertikal itu.

Pertimbangan warga beragam, dari Rusun tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat, privacinya terganggu, dan alasan lainnya. Akibatnya ‘propaganda’ Pemrov DKI Jakarta bahwa tinggal di Rusun lebih baik daripada di permukiman kumuh seakan mandul.

Warga tetap tak menggubris dan tetap menghindari untuk tinggal di Rusun.
Karena itu bila benar apa yang diklaim Gubernur Djarot Saiful Hidayat bahwa minat warga tinggal di Rusun membludak maka momentum pergeseran pemikiran ini harus segera dijawab dengan pemenuhan tempat tinggal tersebut. Bangunlah Rusun sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan warga, karena banyak dipetik keuntungan.

Apalagi Rusun diyakini banyak pihak merupakan rumah ideal dan alternatif bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Rusun ini sangat baik bagi masyarakat saat ini.

Hanya saja dalam pemenuhan Rusun, Pemprov DKI Jakarta juga harus tetap mempertimbangkan kehidupan warga selanjutnya. Tempatkanlah warga ke Rusun yang dekat dengan tempat mereka mengais rezeki, sehingga ekonomi keluarga tidak terganggu.

Bila pertimbangan ini dilakukan maka bukan saja warga bisa menikmati hunian yang tertata, tetapi ekonomi mereka juga tetap tertata dan tidak goyah. Apalagi UUD 45 tepatnya Pasal 28H Ayat 1 antara lain mengamanatkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” @*