Tuesday, 12 December 2017

PEMINDAHAN IBUKOTA & BOM WAKTU

Senin, 10 Juli 2017 — 5:04 WIB

Oleh H. Harmoko

KEGADUHAN baru dimunculkan oleh pemerintah. Ibukota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke tempat lain yang sedang dikaji. Pembiayaan tidak akan membebani APBN, karena melibatkan pihak swasta.

Penjelasan hahwa biaya pemindahan ibukota negara tidak akan dibebankan kepada APBN bisa jadi karena pemerintah sadar sedang kesulitan uang. Tetapi, justru karena itu melahirkan pertanyaan: kalau biaya ditanggung swasta, swasta dari dalam negeri atau asing? Atau keduanya dalam bentuk perusahaan patungan? Soal ini masih dikaji, katanya.

Pengkajian secara mendalam sangat penting dilakukan. Apalagi ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan jangan sampai kota yang dijadikan ibukota negara nanti ternyata milik swasta dan pemerintah menyewanya untuk jangka waktu tertentu sebelum semua infrastruktur menjadi milik negara.

Sudah banyak aset negara di negeri ini dikuasai oleh swasta, jangan pula ibukota negara juga mereka kuasai atas nama investasi untuk membantu pemerintah yang sedang kesulitan keuangan.

Seperti dikemukakan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, jika berjalan mulus maka tahap kajian akan rampung akhir 2017 ini, sedangkan persiapan pembangunan dimulai 2018.

Secara umum, di permukaan, alasan pemindahan ibukota negara itu sangat bisa diterima. Antara lain untuk perbaikan kesenjangan pembangungan di Jawa dan luar Jawa, demi terciptanya pusat pertumbuhan baru.

Yang tidak terungkap ke publik, swasta mana yang sesungguhnya telah diplot untuk terlibat dalam proyek itu? Swata lokal atau swasta asing, atau keduanya? Atau, swasta lokal yang punya kepentingan asing, utamanya RRC? Tidak sedikit orang menduga bahwa swasta lokal yang punya kepentingan dengan RRC-lah yang tampaknya akan menangani proyek itu.

Kalau kemungkinan tersebut yang terjadi, para pengamat geopolitik dan geoekonomi telah mengingatkan petlunya Indonesia mewaspadai misi terselubung di balik dominasi swasta pada sejumlah proyek infrastruktur. Pada tingkat tertentu, mereka nantinya akan menguasai kantong-kantong tertentu seperti era penjajahan Belanda dulu, dengan kedok investasi.

Itulah yang harus kita waspadai, jangan sampai proyek pemindahan ibukota negara yang alasan idealnya bisa diterima namun sesungguhnya menyimpan agenda lain yang bisa menjadi bom waktu. Oleh karena itu, pemerintah harus transparan dalam melakukan kajian. DPR harus pula proaktif mengawasi, jangan sampai proyek ini kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Itulah intinya. (*)