Friday, 22 September 2017

Sekolah Harus Transparan

Senin, 10 Juli 2017 — 4:54 WIB

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) untuk wilayah Jakarta sudah rampung. Hari ini, Senin (10/7), dijadwalkan baik siswa baru maupun lama yang menimba ilmu di bangku SD, SMP, maupun SMA/SMK mulai masuk sekolah lagi.

Khusus PPDB, Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengingatkan agar jajarannya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak mengambil keuntungan meminta uang alias memungli calom orang tua siswa. Bila nekat memungli langsung dipecat.

Proses PPDB sekolah negeri di Jakarta tergolong sudah lumayan oke. Tetapi pernyataan gubernur tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena dunia pendidikan rentan dengan praktik pungli. Tak jarang oknum mengatasnamakan sekolah menarik aneka pungutan.

Dengan dalih menambah nyaman ruang kelas kadang ada sekolah melalui komite sekolah meminta orangtua siswa iuran. Bukan itu saja, kadang ada sekolah mengadakan kegiatan ekstra kurikuler juga meminta biaya partisipasi orangtua siswa, dan praktik lainnya yang ujung-ujungnya membebani orangtua siswa.

Praktik cincai-cincai yang menabrak aturan memang bukan di dunia pendidikan saja. Banyak instansi-instansi lain baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering ditemui praktik yang tidak terpuji seperti pungli, suap, dan sejenisnya.

Melihat fakta ini, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Berdasarkan Perpres ini, pemerintah telah memberikan legalitas kepada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktik pungli.

Adapun berdasarkan kategori jenis pungutan di sekolah negeri diantaranya terkait uang pendaftaran masuk, uang SPP, uang bangunan, uang OSIS, uang seragam, uang ekstra kurikuler, uang ujian, uang daftar ulang, uang perpustakaan, uang buku paket, biaya pembuatan pagar atau fisik sekolah dan pungutan lainnya yang tentunya diharamkan oleh aturan.

Hanya saja agar transparansi lebih oke lagi tidak ada salahnya bila pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memerintahkan agar sekolah-sekolah negeri mengumumkan bangku kosong ke publik. Transparansi ini untuk menghindari terjadinya jual beli bangku kosong.

Selain itu, bila bangku kosong diumumkan, maka publik terutama calon siswa baru yang nilai Ujian Nasional (UN)-nya bagus tetapi ketinggalan mendaftar, melalui prosedur yang benar bisa mengisinya. Jangan sampai ada kasus seperti Adelia, siswa jebolan SD yang juga anak warga kurang mampu di Sukapura, Cilincing, Jakut, mengantongi nilai UN rata-rata 9,4 gagal masuk ke sekolah negeri, karena ketinggalan informasi. Manfaatkanlah bangku kosong semaksimal mungkin sesuai dengan aturan. @*