Friday, 17 November 2017

Jurus Gubernur Djarot Gandeng Legislatif

Rabu, 12 Juli 2017 — 5:25 WIB

JURUS baru dalam membangun komunikasi politik mulai dilancarkan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat . Setidaknya ini terlihat dari sikap apresiatif gubernur dalam merespons kehendak legislatif, mitra kerjanya. Di kantornya, Balaikota Jakarta, Selasa (11/7/17), Djarot menyetujui dua usulan yang akan diajukan DPRD DKI Jakarta. Pertama, rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI. Kedua, rencana banding angggota DPRD DKI ke Hongkong terkait pembangunan proyek dan operasional mass rapid transit (MRT).

Djarot berharap dengan kenaikan tunjangan anggota dewan ini dapat semakin termotivasi dengan lebih produktif dalam melakukan tugasnya.

Jika kenaikan telah ditetapkan maka setiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan tunjangan Rp80 juta setiap bulannya. Saat ini anggota DPRD DKI mendapatkan tunjangan secara keseluruhan Rp70 juta per bulan yang meliputi
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, uang representasi, tunjangan beras, uang paket, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Sementara studi banding MRT ke Hongkong dianggap penting mengingat sistem MRT yang diterapkan di Jakarta mengambil model dari Hongkong, termasuk dalam pengelolaan TOD ( transit oriented development). Hasil kunjungan itu tentunya dapat digunakan oleh dewan dalam ikut serta memberi masukan dan mengawasi baik dalam pembangunan yang sekarang sedang berlangsung maupun operasionalnya.

Kami menilai sikap apresiatif Gubernur Djarot tersebut sebagai bagian dari kehendak menciptakan harmonisasi antara eksekutif dan legialslatif demi kelancaran program pembangunan, sekaligus upaya membangun demokrasi yang sehat, transparan dan tanpa prasangka.

Memperkokoh jalinan komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif sangatlah penting , begitu juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Jakarta.
Ini didasari oleh kenyataan bahwa persoalan yang dihadapi Jakarta sangatlah kompleks. Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus kota terbesar di Indonesia memiliki beragam potensi dan permasalahan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi Jakarta sebagaimana kota besar di dunia adalah kemacetan dan penyediaan transportasi massal.

Untuk mengatasi persoalan besar ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi ( Pemprov) DKI Jakarta, tetapi perlu keterlibatan pemerintah pusat. Tidak kalah pentingnya bantuan dari daerah sekitar, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur ( Bodetabekjur) sebagai daerah penyangga sekaligus penyeimbang ibu kota negara.

Menjadi catatan tentunya, bagaimana komunikasi dengan pusat dan daerah sekitar akan terjalin baik, jika di internal sendiri kurang solid. ( *)