Sunday, 22 October 2017

Menkumham Yakin, Perppu Ormas Akan Disetujui DPR

Rabu, 12 Juli 2017 — 17:44 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ist)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintahan Presiden Jokowi, Rabu (12/7/2017) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas.

Menkumham Yasonna H  Laoly menyatakan Perppu itu segera dubawa ke DPR untuk disahkan atau ditolak.  ‘Kita yakin Perppu akan disetujui oleh DPR, ” ujar Yasonna,  di Gedung Parlemen,  Jakarta, Rabu.

Dia menolak angapan penerbitan ini,  karena penerintah tidak yakin dengan sistem peradilan. “Ini melibatkan banyak pakar. “Perppu ini tidak ditujukan kepada satu Ormas (dalam hal ini Hizbut Thahrir Indonesia),” ujar Yasonna.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi penerbitan Perppu ini sebagai bentuk pemerintah diktator gaya baru. “Pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru,” tegas Fadli Zon melaui keterangan pers kepada  awak media, Rabu (12/7/2017).

Fadli  menjelaskan, beberapa poin yang dihapus oleh pemerintah seperti pasal 68 UU nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan.

Begitu juga Pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas, juga dihapuskan.

Bahkan, lanjutnya,  spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan. Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dimana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013. (ahi/win)