Thursday, 24 August 2017

Perppu Ditandatangani, Wiranto: Pemerintah Bukan Deskriditkan Ormas Islam

Rabu, 12 Juli 2017 — 12:12 WIB
Menko Polhukam Wiranto

Menko Polhukam Wiranto

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah dengan resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan tersebut pada Senin tanggal 10 Juli 2017 lalu.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta semua pihak untuk tenang dengan adanya Perppu tersebut. Karena aturan  bukan berarti membatasi keberadaan ormas.

“Pemerintah harapkan masyarakat tenang dan menerima Perppu ini dengan pertimbangan jernih, bijak, matang. Perppu ini tidak bermaksud membatasi kebebasan ormas. Kita tidak punya niat itu,” katanya di kantornya, Jakarta, Rabu (12/7).

Wiranto di bagian akhir keterangannya di Kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, memastikan bahwa perppu yang mengatur pembubaran ormas ini tidak ada maksud untuk menghalangi masyarakat untuk berorganisasi. Akan tetapi aturan baru tersebut untuk merawat persatuan dan kesatuan NKRI.

“Ini bukan merupakan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Bukan juga untuk sesuatu yang mengancam kebebasan ormas. Perlu kita garisbawahi perppu ini tidak bermaksud mendesktriditkan ormas Islam. Tidak diarahkan atau bermaksud untuk mencederai keberadaan ormas Islam,” jelasnya.
“Jangan ada tuduhan, pemikiran, prasangka, memisahkan pemerintah dan ormas Islam, bukan sama sekali. Justru untuk merawat persatuan dan kesatuan,” tegas Wiranto, Mantan Panglima TNI ini.

(*/sir)