Thursday, 24 August 2017

Perppu Ormas Terbit, Fadli Zon Sebut Pemerintah Diktator

Rabu, 12 Juli 2017 — 16:44 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintahan Presiden Jokowi, Rabu (12/7/2017) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi penerbiutan Perppu ini sebagai bentuk pemerintah diktator gaya baru.

“Pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru,” tegas Fadli Zon melaui keterangan pers kepada  awak media, Rabu (12/7/2017).

Fadli  menjelaskan, beberapa poin yang dihapus oleh pemerintah seperti pasal 68 UU nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan.

Begitu juga Pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas, juga dihapuskan.

(Baca: Perppu Ditandatangani, Wiranto: Pemerintah Bukan Deskriditkan Ormas Islam)

Bahkan, lanjutnya,  spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan. Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dimana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013.

“Kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah, juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita,” kata Fadli Zon.

Waketum DPP Partai Gerindra itu, berpendapat bahwa Perppu tersebut berpotensi menjadi alat kesewenangan Pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang kritis terhadap Pemerintah, tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan.

Fadli menandaskan,  menurut UU MD3 pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang diajukan pemerintah. Artinya, jika berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat, DPR memiliki dasar untuk menolak Perppu tersebut dalam rapat paripurna DPR. (win)